ZONAKATA.COM – MAKASSAR Setiap tanggal 8 Maret seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. International Women’s Day sejarah panjang di gelorakan dimulai tahun 1908 di Amerika Serikat.
Mereka menyuarakan tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja. Sehingga 8 Maret kemudian diakui keberadaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1975. Dan pada 2011, mantan Presiden AS Barack Obama menetapkan Maret sebagai ‘Bulan Sejarah Perempuan’.
Hari Perempuan Internasional juga dirayakan sebagai kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Tahun ini, tema yang diusung Hari Perempuan Internasional tahun 2021 adalah ‘Choose to Challenge’ atau ‘Memilih untuk Menantang’.
Tema tersebut bermakna sebagai seruan kepada semua pihak untuk menantang dan menyerukan tentang bias dan ketidaksetaraan gender, serta merayakan pencapaian perempuan. Hali ini menjadi perhatian khusus dari satu-satunya Senator perempuan dari Sulsel Lily Amelia Salurapa.
Menurut Lily perjuangan kaum perempuan dalam menghasilkan dan merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan secara global harus dibuatkan payung hukumnya dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
“RUU PKS harus segera di bahas dan di sahkan dalam waktu dekat ini, mengingat RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas 2021,” tegas Lily kepada Media, Senin (8/3)
Senator asal Toraja yang juga Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) memandang RUU PKS sebagai payung hukum yang jelas dalam melindungi perempuan di Indonesia. Mengingat banyak kasus yang terjadi di Indonesia semua tertuju kepada kaum perempuan.
“Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk keluarga atau bahkan atasan di kantor tempat bekerja, Nah kalau sudah seperti ini maka tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda-nunda lagi pengesahan RUU PKS,” ujarnya.
Untuk diketahui RUU PKS ini sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020, namun di geser pada tahun 2021. Dan dalam memperingati Hari Perempuan Internasional ini maka langkah terbaik adalah RUU PKS segera disahkan.
(Rls/ZK)
