Dirjen Otonomi Daerah: Ramadhan Leadership Camp Sulsel Bisa Jadi Contoh Nasional Penguatan Sinergi Pusat–Daerah

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Pelaksanaan Ramadhan Leadership Camp Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung agenda nasional Asta Cita.

Penilaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgouwansyah, S.STP., M.E., saat memberikan pembekalan bertema Kebijakan Nasional Terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Asta Cita pada Ramadhan Leadership Camp yang diikuti hampir 1.000 pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

“Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah mengumpulkan hampir 1.000 pejabat dalam satu ruangan di bulan suci ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bersejarah untuk perubahan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” ujar Cheka.

Menurut Cheka, model penguatan kepemimpinan ASN yang dilaksanakan Pemprov Sulsel berpotensi menjadi rujukan nasional.

“Kenapa tidak (dicontoh)? Daerah tentu punya skema dan strategi masing-masing. Mengumpulkan eksekutif dalam satu forum seperti ini adalah hal yang baik,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan semacam ini penting untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah dapat dieksekusi secara selaras dengan kebijakan nasional.

“Pertama, kita harus memastikan sinergitas tetap berjalan. Itu bisa dilakukan melalui dua hal, yakni kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Dengan begitu, arahan pusat dapat diterjemahkan dan dieksekusi secara tepat di daerah,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Cheka mengulas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menegaskan bahwa otonomi daerah bertujuan mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan regional, mendorong inovasi pelayanan publik, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memperkuat kehidupan demokratis.

Selain itu, otonomi daerah diarahkan untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan peran serta masyarakat, memperkuat sinergi kementerian/lembaga dan DPRD yang didukung perangkat daerah yang andal, serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.

Terkait evaluasi hampir 25 tahun pelaksanaan otonomi daerah, Cheka menyebut secara umum indikator makro nasional menunjukkan tren membaik.

“Hampir seluruh indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, hingga akses air bersih, secara keseluruhan membaik. Tahun 2020 sempat menjadi tantangan besar akibat pandemi Covid-19, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok dan pendapatan per kapita menurun,” ungkapnya.

Untuk Sulawesi Selatan, ia menilai capaian daerah ini relatif sejalan dengan tren nasional, bahkan menonjol pada sejumlah urusan pemerintahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja urusan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia tahun 2024, urusan pendidikan di Sulsel meraih skor sangat tinggi 4,5 (rentang 4,21–5,00). Urusan kesehatan juga mencatat nilai 4,5.

Sementara itu, urusan sosial mencatat indeks tertinggi secara nasional dengan nilai 5. Disusul urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan nilai 4,8.

Cheka menegaskan capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemahaman peran masing-masing unsur pemerintahan.

“Setiap unsur harus memahami posisinya dan memberikan kontribusi terbaik. Ujung dari semua ini adalah satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar Pemprov Sulsel menjadi ruang konsolidasi dan penguatan kepemimpinan ASN, sekaligus memastikan arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan agenda nasional dalam kerangka Asta Cita.