Pemprov Sulsel Sesuaikan TPP ASN, Target Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen pada 2027
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
- print Cetak

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selaras dengan ketentuan nasional.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan proporsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total belanja APBD pada 2027, sebagaimana amanat regulasi nasional.
“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin, Kamis, 19 Februari 2026.
Penyesuaian ini juga tidak terlepas dari dinamika fiskal nasional, terutama terkait kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Menurut Erwin, dalam kondisi fiskal saat ini, Pemprov Sulsel perlu melakukan penyesuaian pada sejumlah komponen anggaran yang bersifat tidak wajib. Meski begitu, ia memastikan hak-hak dasar ASN tetap aman.
“Gaji pokok dan hak wajib ASN tidak disentuh. Penyesuaian hanya pada komponen tambahan seperti TPP,” tegasnya.
Secara teknis, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan besaran sekitar 20 persen. Kebijakan serupa, lanjut Erwin, juga diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Regulasi tersebut mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD, dengan masa penyesuaian lima tahun sejak diundangkan hingga 2027.
Meski mengalami penyesuaian, Pemprov Sulsel mengklaim besaran TPP ASN di lingkup Pemprov masih tergolong kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain. Bahkan, di beberapa daerah terdapat penyesuaian hingga 50 persen sampai 70 persen, sementara ada pula yang hampir tidak lagi mengalokasikan TPP.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur APBD yang lebih sehat, berimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ruang fiskal daerah diharapkan lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis: zonakatacom
