Tidak Bersengketa, KPU Kabupaten/Kota Dapat Menetapkan Caleg Terpilih
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Kamis, 4 Jul 2019
- print Cetak
Int.
ZONAKATA.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota yang tidak memiliki sengketa Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai jadwal sudah dapat melakukan penetapan calon terpilih.
Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Kemudian untuk jadwal penetapan diatur dalam PKPU No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Menurut Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyebut, KPU Kabupaten Kota yang daerah pemilihannya tak ada sengketa bisa langsung melakukan penetapan calon legislatif terpilih.
“Jika di MK tidak ada gugatan bisa ditetapkan,” kata Ilham di kantor KPU, belum lama ini.
Namun penetapan tersebut masih terkendala belum adanya Surat Panitera Mahkamah Konstitusi RI perihal perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
Sesuai surat KPU RI Nomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Hingga saat ini MK belum memberikan informasi secara resmi kepada KPU sehingga KPU Kabupaten/Kota menunda melakukan penetapan calon terpilih.
Diketahui, berdasarkan informasi dari situs mkri.id, permohonan gugatan untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta DPD yang diterima MK berjumlah 339.
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli 2019, dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019.
Sementara untuk pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6 hingga 9 Agustus 2019.
Untuk provinsi Sulawesi Selatan sejumlah daerah juga bersengketa hingga MK seperti kabupaten Toraja Utara, Luwu Timur, Gowa, Selayar, Pangkep, Takalar, Sinjai, Bantaeng dan Enrekang. (**)
- Penulis: zonakatacom
