Pembukaan Musda IX Partai Golkar Sulsel Sempat Ricuh

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Pembukaan Musda DPD ke IX Partai Golkar Sulsel di Hotel Novotel, Makassar Jumat (26/7) sempat diwarnai kericuhan.

Kericuhan bermula ketika sejumlah kelompok yang mengatasnamakan kader dan simpatisan Partai Golkar membagi selebaran di area Musda.

Panitia Musda yang merasa terusik dengan pembagian selebaran itu melakukan pengusiran. Sehingga terjadi aksi saling dorong mendorong.

Salah satu kader yang diusir dari lokasi Musda yakni Wakil Sekretaris Bappilu Golkar Makassar, Hamzah Abdullah. Dia membawa ratusan selebaran itu saat Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, memberikan sambutan.

Sekadar diketahui, selebaran yang dibagikan berisi penolakan Nurdin Halid sebagai calon ketua DPD I Golkar Sulsel. Mereka juga menilai Musda terkesan dipaksakan.

“Penyelenggaraan Musda ini tidak berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda Nomor 05/2016. Dalam Juklak itu diatur bahwa kepanitiaan terbentuk 15 hari kerja hingga pelaksanaan Musda,” ungkap Hamzah Abdullah

Dikatakan jika didalam Juklak, proses pelaksanaan Musda ada verifikasi dan pendaftaran bakal calon yang waktunya tidak singkat. Namun dalam Musda ini waktunya sangat singkat.

“Dengan kesan terburu-buru maka dipastikan tidak ada ruang dan waktu bagi kader Partai Golkar yang akan maju menjadi calon ketua DPD untuk ikut mempertimbangkan dan menyatakan kesiapannya maju dalam Musda tersebut,” ungkap Hamzah Abdullah.

Sementara Ketua Panitia Musda ke-IX Partai Golkar, Risman Pasigai mengatakan jika Hamzah Abdullah adalah kader dari Rusdin Abdullah yang ingin datang mengacaukan Musda.

“Sejak awal sudah menyebar SMS kemana mana jika mereka akan melakukan demo di Musda Partai Golkar,” ujar Risman.

Berikut pernyataan sikap sejumlah kader dan simpatisan yang tertuang di dalam selebaran yang dibagikan diarea Musda:

1. Musda Golkar terkesan disetting cepat dan terburu-buru tanpa persiapan yang matang yang didahului dengan Rapimda dan Rapat Pleno pengurus, sehingga munculnya SK Panitia Musda tanggal 17 Juli 2019, menyusul surat undangan Musda tanggal 22 Juli 2019 untuk penyelenggaraan Musda tanggal 26-27 Juli 2019, hanya berselang 9 hari. Sementara berdasarkan Juklak Partai Golkar tentang penyelenggaraan Musda ”bahwa kepanitiaan terbentuk minimal 15 hari kerja hingga penyelenggaraan Musda.”
2. Pencalonan Nurdin Halid sebagai ketua DPD Partai Golkar Sulsel sebagaimana yang diberitakan di media terkendala dalam tahapan pencalonan sabagaimana syarat yang tertulis dalam Juklak DPP Partai Golkar nomor: Juklak -5/DPP/Golkar /VI/2016 pada ayat ke 10; Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus keatas dan kebawah yang duduk sebagai anggota (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) mewakili Partai Politik lain atau menjadi pengurus Partai Politik dalam satu wilayah yang sama. Sementara sebagai catatan Musda bahwa bapak Rahman Halid saudara kandung bapak Nurdin Halid adalah Caleg DPR-RI 2019 Dapil Sulsel 1 dari partai PKB. Selain itu, saatnya Partai Golkar dipimpin oleh pemimpin yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bersih dan terbuka, sebagaimana yang tertuang dalam Juklak Partai Golkar bahwa bakal calon mesti memenuhi kriteria diantaranya; memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
3. Secara kualitas dari masa ke masa Partai Golkar Sulawesi Selatan pasca Reformasi menunjukan trend yang baik dari segi perolehan suara pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali, sementara saat ini prestasi kepemimpinan Plt Bapak Nurdin Halid mengalami penurunan dari hasil pemenangan pada pemilu 2019 dimana Partai Golkar Sulawesi Selatan mengalami penurunan jumlah perolehan kursi dari pemilu 2014, bahkan usungan partai golkar dalam Pilpres juga kalah secara lokal di Sulawesi Selatan.
4. Untuk menjaga netralitas penyelenggaraan Musda, maka panitia pengarah (steering committee) semestinya ditempati oleh kader atau pengurus yang tidak memiliki suara penuh dalam penyelenggaraan Musda, sementara saat ini ada dua orang steering committee yang juga adalah ketua Plt DPD Kabupaten (Bantaeng dan Sinjai), sebagai pemegang suara penuh Musda Partai Golkar. Hal tersebut untuk mengeliminasi konflik interest dalam masa sidang yang akan digelar, karena panitia pengarah adalah mandat tertinggi kebijakan sidang.

Berdasarkan pendapat dan pokok pikiran tersebut maka kami kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan menyatakan sikap:

1. Menolak Bapak Nurdin Halid sebagai calon ketua umum DPD Partai Golkar Sulsel.
2. Meminta Kepada DPP Partai Golkar untuk segera mengadvice penyelenggaraan Musda IX DPD Partai Golkar Sulsel secara terbuka dan berkeadilan bagi seluruh kader partai Golkar Sulawesi Selatan.**