Lily Salurapa: Pemerintah Seharusnya Mendengarkan Suara Daerah Terkait Pilkada
- account_circle Gibran
- calendar_month Jumat, 26 Jun 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Meski masih dalam masa Pandemi Covid-19 Pemerintah bersama DPR telah sepakat menggelar Pilkada lanjutan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Hal ini disayangkan oleh sejumlah pihak, yang memaksakan Pilkada ditengah Pandemi. Aspek ekonomi tidak menjadi alasan yang mendasar terlaksanakan pilkada tahun ini, dan di beberapa daerah masih memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi.
“Aspek Ekonomi harusnya tidak menjadi dasar utama atau alasan pilkada tetap dilaksanakan tahun ini, masih ada aspek keselamatan masyarakat yang lebih utama,” ungkap Lily Salurapa (25/6).
Berdasakan data gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat penyebaran pandemi Covid 19 yang cukup tinggi.
Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara, jangan sampai negara menjadi alfa atau gagal dalam melindungi rakyatnya.
Satu-satunya Senator perempuan asal Sulawesi Selatan ini beranggapan, jika Pilkada sebaiknya di undur pada tahun 2021 sehingga pemerintah bisa fokus untuk penanganan Covid-19 di Indonesia dan alokasi anggaran bisa di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melindungi rakyatnya.
“Pemerintah harus bijaksana dalam penggunaan anggaran untuk kesehatan dari pada untuk pelaksanaan pilkada,” tambah Lily
Sementara itu di tempat berbeda Bawaslu melansir Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi COVID-19. Ada 27 kabupaten kota di Indonesia, dua daerah diantaranya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Bila melihat dua daerah ini, memang pandemi masih tinggi. Indikatornya adalah orang terinfeksi masih banyak, sehingga ini menjadi kewaspadaan kita,” ujar Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad saat dikonfirmasi soal IKP tersebut, di Makassar.
Lily Salurapa membawa aspirasi daerah yang menginginkan Pilkada 2020 di undur menjadi 2021. Menurutnya jangan membuat cluster baru lagi yang akhirnya bisa menjadi boomerang bagi bangsa ini.**
- Penulis: Gibran
