KPU Pangkep Mutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Libatkan Stakeholder Terkait

ZONAKATA.COM – PANGKEP Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 telah usai. Namun secara kelembagaan KPU Pangkep tetap sibuk melakukan tugas-tugasnya sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu perintah undang-undang tersebut adalah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang sudah harus dimulai sejak Bulan April 2021.

Untuk itu pada 19 April 2021 lalu, KPU Pangkep mulai bergerak dengan menggelar pertemuan dengan sejumlah stakeholder seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Wilayah IX, Bappeda, Kemenag, Disdukcapil, Bawaslu, Kesbangpol, Perwakilan Parpol dan Dandim 1421 Pangkep serta Asisten 1 yang mewakili Bupati Pangkep.

Dalam kesempatan itu Ketua KPU Pangkep, Burhan A menyampaikan kepada stakeholders yang hadir bahwa agenda rapat koordinasi ini merupakan amanat undang-undang Pemilu dimana dalam salah satu pasal memerintahkan KPU seluruh Indonesia melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai upaya memutakhirakan data pemilih sebagai bahan persiapan pelaksanaan pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meminta saran, masukan dan juga tanggapan
serta data terkait dengan adanya warga Pangkep yang sudah terdaftar dalam DPT Pilkada kemarin namun sudah mengalami beberapa kondisi seperti telah meninggal, pindah domisili dan sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih baru karena telah berumur 17 tahun,” jelas Burhan.

“Kebutuhan rekapitulasi data-data seperti ini yang membutuhkan kerjasama dengan stakeholders terkait untuk membantu KPU dalam menyusun data itu setiap bulan. Hal ini dilakukan karena saat ini KPU tidak lagi memiliki penyelenggara Adhoc di tingkat bawah. Berbeda dengan jaringan para Stakeholders lainnya yang memiliki anggota di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan bahkan tingkat RT/RW ,” ucapnya lebih lanjut.

Sementara hal teknis lainnya terkait pelaksanaan Rakor PDPB ini disampaikan oleh Kordiv Perencanaan, Data dan Informasi, Rohani. Ia mengatakan bahwa sejak Bulan April, KPU mulai merekap data untuk penyusunan PDPB mulai bulan Januari 2021. Hal ini mengingat pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu telah dilaksanakan dengan jumlah DPT 236.945 yang selanjutnya basis data ini akan dimutakhirkan termasuk menambah pemilih yang akan menjadi pemilih baru.

“Pada Oktober 2020 lalu KPU Pangkep telah menetapkan DPT dengan jumlah 236.945 pemilih yang tersebar di 13 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan. Dan pasca penetapan DPT hingga 9 Desember 2020 ternyata sudah ada beberapa data yang masuk melalui PPS dan PPK yang dinyatakan TMS karena meninggal dan ini tentunya harus di coret dalam DPT,” jelas Rohani.

Seperti halnya dengan para pemilih yang pasca Pilkada kemarin baru menginjak usia 17 tahun sudah harus mulai dimasukkan dalam penyusunan data pemilih berkelanjutan ini. Sejumlah data yang diperoleh dari Disdik wilayah IX telah dimasukkan termasuk laporan dari beberapa pihak untuk warga yang dinyatakan telah meninggal dunia.

“Jadi semua laporan yang masuk dalam rakor ini sepanjang semua elemen datanya lengkap akan dimasukkan dalam Rekapitulasi bulan Januari hingga April 2021,” ungkapnya.

Dari hasil rakor itu, sejumlah saran, masukan dan tanggapan para pihak terkait menyampaikan dukungan dan siap bekerjasama dengan KPU Pangkep untuk membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.

Seperti DPMD berjanji akan memberikan data warga meninggal dunia melalui Kordup Capil mereka yang ternyata berada dalam kewenangan Desa, Disdik Wilayah IX dan Kemenag juga siap memberikan data siswa yang sudah mulai berumur 17 tahun untuk selanjutnya dimasukkan sebagai Pemilih baru dalam PDPB ini.

Dukungan lainnya juga disampaikan oleh Asisten 1 yang mewakili Bupati Pangkep yang akan menurunkan Surat Edaran (SE) kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa/kelurahan agar melaporkan secara aktif warga mereka yang TMS dan MS untuk dimasukkan sebagai bagian dari penyusunan PDPB setiap bulannya.**