ZONAKATA.COM Komisi Pemilihan Umum dalam waktu dekat akan melakukan simulasi tiga opsi penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Ini untuk menindaklanjuti kesepakatan antara KPU, Komisi II DPR, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada karena pandemi virus corona.
Atas kesepakatan itu, KPU mengusulkan tiga alternatif pelaksanaan waktu Pilkada lanjutan. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan jika KPU akan melakukan simulasi terkait dengan opsi itu masing masing.
Pramono mengatakan, KPU sangat penting untuk melakukan simulasi alternatif terkait pelaksanaan Pilkada itu.
“Harus dipastikan bahwa tahapan-tahapan pra pemungutan suara mendapat waktu yang cukup untuk diselenggarakan. Seperti verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan, proses pencocokan dan penelitian, persiapan logistik, hingga masa kampanye,” kata Pramono, Kamis (2/4).
Dari hasil simulasi itu, nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KPU, DPR, dan Kemendagri, untuk memilih satu dari tiga opsi pelaksanaan lanjutan Pilkada.
Pramono menjelaskan, ada tiga opsi penundaan waktu Pilkada yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Opsi pertama, penundaan selama tiga bulan dari jadwal pemungutan suara awal, yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini diambil apabila tahapan Pilkada pra pemungutan suara bisa dimulai pada akhir Mei tahun ini.
Opsi kedua, penundaan dilakukan selama enam bulan dari jadwal awal, yaitu 17 Maret 2021. Dan opsi ketiga, pemungutan suara Pilkada ditunda selama 12 bulan hingga 29 September 2021.
“Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda, namun sudah mulai mengerucut bahwa tampaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak yaitu KPU, pemerintah, dan DPR pada pertemuan berikutnya,” ujar Pramono.
Untuk diketahui penundaan ini dilakukan menyusul semakin meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia.**