KPK Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Yang Disponsori ASN

ZONAKATA.COM Sejumlah calon kepala daerah mengaku memiliki sponsor dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertarung di pilkada. Itu berdasarkan survey KPK terhadap beberapa calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2015, 2017 dan 2018.

“Ternyata yang dimaksud adalah kepala dinas atau kepala badan, yang menjadi tim sukses petahana. Termasuk ikut memobiliasi dana untuk mendukung supaya calonnya terpilih,” ujar Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu 5 Agustus 2020.

Pahala Nainggolan menjelaskan, ada 466 calon kepala daerah yang kalah di pilkada, kemudian mereka menjawab kuesioner dan wawancara pihak KPK. Mengingat, setiap calon kepala daerah harus menyampaikan laporan harta kekayaan dan dana yang dihabiskan saat bertarung di pilkada.

Dikatakan survei berangkat dari rasa curiga terhadap besaran harta yang kemungkinan besar tidak mencukupi untuk ikut pilkada. KPK pun menelisik sumber pendanaan pilkada selain dari harta kekayaan calon kepala daerah.

Hasilnya, di atas 70 persen, calon kepala daerah mengaku didukung oleh sponsor, bahkan terjadi peningkatan yakni Pilkada 2015 sebesar 70 persen, Pilkada 2017 sebanyak 82 persen, dan Pilkada 2018 pun 82 persen. Dengan demikian, menurut Pahala, secara umum, calon kepala daerah maju pilkada karena didukung dana dari sponsor.

Kemudian, diketahui sponsor pun meminta imbalan kepada calon kepala daerah tersebut jika menang dalam pilkada.

“Jadi sekali lagi konstruksinya bahwa mereka butuh sponsor, sponsor minta janji, dan mereka janji, kalau terpilih janji akan dipenuhi,” kata Pahala seperti yang dikutip dari Republika.

Disebutkan, secara spesifik para sponsor ini merupakan ASN dan menjabat di pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan jabatan yang dimaksud yaitu kepala dinas, kepala badan atau jabatan eselon II yang berpotensi dapat memobilisasi pendanaan bagi calon.

“Yang mereka minta seperti naik jabatan atau meminta jabatan kepala dinas yang bergengsi. Itu terkonfirmasi yang awalnya hanya 60 persen tapi pada Pilkada terakhir 2018 sudah 81 persen,” ungkapnya.

Pahala juga menyebutkan, menjaga netralitas ASN itu sulit dan justru pelanggarannya terjadi pada pejabat eselon II termasuk sekretaris daerah. Terbukti dari 80 persen itu, bukan hanya tidak netral, tetapi secara khusus ASN memobilisasi dukungan dalam bentuk dana dan donasi kepada calon dengan janji jabatan yang mereka duduki aman, naik jabatan atau bisa menjabat di BUMD.

“Sekali lagi bukan ASN individu yang memobilisasi ke sana ke mari, tapi ASN yang punya semacam otoritas untuk memobilisasi dana,” tutur Pahala.

Dinas-dinas yang berpotensi dapat memobilisasi dana itu misalnya dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas energi dan sumber daya mineral, serta badan pendapatan daerah. Dana didapatkan melalui pengadaan barang atau jasa dan perizinan.

“Jadi dinas-dinas yang terkait dengan ini akan memobilisasi dukungan dalam bentuk dana ke calon yang dia suka, karena dia bagian dari tim sukses yang tidak resmi,” lanjut dia.

Pahala menambahkan, indikasi adanya sponsor dari kalangan ASN tersebut dapat dilihat dari terjadinya penggantian pejabat sebelum adanya larangan kepala daerah melakukan mutasi jabatan menjelang pilkada. Jika tidak ada penggantian pun, belum tentu aman dari praktek tersebut.

Bisa saja, ASN itu ikut memobiliasi dana kepada calon kepala daerah sebagai upaya mempertahankan jabatannya. Setelah pilkada pun, praktek semacam ini dapat terendus apabila ada penggantian jabatan setelah pelantikan kepala daerah terpilih, untuk menepati janjinya kepada sponsor.

“Jadi kadang kita takjub juga mungkin kita ngobrol-ngobrol dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan Komisi ASN, pejabat kok bisa 200 pejabat dimutasi sekaligus,” tutur Pahala

Ia mencurigai ada upaya balas jasa dari kepala daerah kepada ASN yang ikut memobilisasi dana saat pilkada. Dari survei ini, kata Pahala, diketahui bahwa pelanggaran netralitas ASN itu sangat mengkhawartirkan.

Terutama ASN yang menduduki posisi kepala dinas maupun kepala badan yang notabenenya ASN, bukan tim sukses resmi. Akan tetapi, mereka melakukan upaya agar calon kepala daerah yang didukungnya memenangi pilkada.**