Konfirmasi Terkait 135 Gugatan Pilkada, KPU Surati MK
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Minggu, 27 Des 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – JAKARTA KPU RI mengungkapkan data terbaru mengenai pasangan calon di Pilkada Serentak 2020 yang menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hingga 23 Desember 2020 lalu, tercatat ada 135 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi .
Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangannya, Minggu (27/12) mengatakan jika KPU mencatat terdapat 135 permohonan PHPU Pilkada 2020 yang diajukan ke MK. Perkara PHPU tersebut meliputi 7 perkara Pilgub, 14 perkara Pilwali dan 114 perkara Pilbup.
“Hingga 23 Desember 2020, pukul 20.30 Wib, ada 135 permohonan PHPU Pilkada 2020 yang diajukan ke MK,” ungkap Hasyim Asyari.
Hasyim menambahkan, hingga saat ini KPU belum mengetahui pokok perkara yang jadi materi gugatan atau permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Pasalnya KPU belum mendapatkan salinan materi gugatan dari MK.
“KPU sudah berkirim surat ke MK mohon konfirmasi terhadap perkara yang diregister MK,” kata Hasyim.
Ia menjelaskan, konfirmasi ini penting karena menyangkut dua hal. Pertama, bagi perkara yang tidak diregister oleh MK, berarti perkara tersebut tidak berlanjut ke pemeriksaan perkara dalam persidangan PHPU di MK.
Untuk itu bagi KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak ada perkara yang diregister di MK, maka dapat melanjutkan ke tahapan Pilkada berikutnya yaitu penetapan pasangan calon terpilih.
“Jika tidak ada perkara yang diregister di MK, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahapan Pilkada berikutnya yaitu penetapan pasangan calon terpilih,” jelas Hasyim.
Sementara kedua, terhadap perkara yang diregister MK berarti akan berlanjut ke persidangan PHPU di MK. Selanjutnya, KPU provinsi, kabupaten, kota yamg terdapat perkara yang diregister MK harus bersiap diri menghadapi persidangan PHPU di MK.
Untuk diketahui di Sulsel ada 5 daerah yang menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada 2020 yang sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi yakni Bulukumba, Pangkep, Barru, Luwu Timur dan Luwu Utara.
- Penulis: zonakatacom
