Kisruh, Siapa Dibalik Perizinan Tambang Galian C Ilegal di Toraja Utara

ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Kisruh permasalahan perizinan tambang galian golongan C ilegal di wilayah kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan menjadi pertanyaan sekaligus keprihatinan banyak pihak.

Beberapa saat lalu, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup tidak memberi izin dan menutup aktivitas tambang golongan C ilegal yang tidak ingin mengurus perizinan.

Dipaparkan Frederik jika semua lokasi tambang golongan C di Kabupaten Toraja Utara diketahui tidak memiliki izin sama sekali.

Tambang galian C di Toraja Utara belakangan ini menjadi polemik karena terjadi benturan antara pemerintah, pelaku usaha pertambangan yang hanya mengejar sisi pendapatan saja.

Sementara pemerintah daerah berpatokan pada aturan perundang-undangan dalam menjaga lingkungan dan ekosistim serta pariwisata yang berbasis lingkungan.

Namun, kenyataan di lapangan para oknum kontraktor masih saja menjalankan aktivitas tambang tanpa mengindahkan surat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Kisruh keluarkan WIUP bagi CV. BD, pihak Kementrian ESDM angkat bicara melalui Inspektur Tambang, Firdaus Matasin yang juga Putra Toraja itu menjelaskan persetujuan WIUP masih tahap awal dan belum tentu disetujui untuk peningkatannya jika tidak memenuhi persyaratan.

Kalau dari bahasanya teman-teman di Toraja Utara, saudaraku Herman Taruk Padang notabene Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup justru kelihatan tidak memahami alur perizinan di Minerba,” ujarnya saat dihubungi via seluler.

Firdaus Matasin mengaku kesal adanya keributan soal keluarnya WIUP tersebut dan menjelaskan jika WIUP dikeluarkan baru pemberian wilayah belum melakukan aktivitas tambang.

Sementara Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI, DR Ir Ridwan Djamaluddin, M.Sc, memberi respon singkat melalui pesan WhatsApp guna mengklirkan WIUP dimaksud.

“WIUP bukan berarti bisa melakukan kegiatan tambang, bila tidak terbit AMDAL, dokumne UKL-UPLnya maka WIUP batuan/non logam tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses penerbitan IUP batuan/non logam di BKPM,” tulisnya.

Ridwan bermaksud menjelaskan hal tersebut agar para kontraktor dan masyarakat Toraja Utara dapat memahami rekomendasi WIUP dari Kementrian ESDM yang memiliki dua tanpa yakni pemberian WIUP terlebih dulu lalu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Salah satu pemuda Toraja Utara, Somba sangat prihatin adanya penambang ilegal di Toraja Utara yang tetap melakukan aktivitas tambang galian C di Tikala tanpa melihat dampak kerusakan dan kerugian terhadap masyarakat.

“Mereka ini belum ada izin tambang tapi sudah nekat action di lapangan dan jelas mereka ilegal, belum lagi dinas bersangkutan yang tidak paham aturan membiarkan saja tanpa menegur secara tegas,” kesalnya, Kamis (18/11).

Somba kecewa adanya kemudahan perizinan penambang ilegal sehingga dikeluarkan WIUP perusahaan tersebut, padahal perusahaan yang nyata sudah lengkap segala persuratannya malah dipersulit di pusat.

“Ada perusahaan mengurus ke Kementrian malah diberatkan dan diributkan, kenapa ilegal dibiarkan beroperasi, ada apa ini siapa penguasa yang mengizinkan mereka,” ucap Somba.

Penambang ilegal tersebut kata Somba bahkan tidak menyetor ke daerah untuk PAD dan sama sekali surat peringatan penutupan aktivitas tambang bagi penambang ilegal tidak dipatuhi oleh dinas terkait dan membiarkan.

“Aturan harus ditegakkan, pemerintah daerah keluarkan surat tapi nyatanya tidak dieksekusi, ada apa? bahkan dinas mengatakan tidak diberi izin tapi tidak tegas menutup aktivitas tambang,” tutup Somba.

Dilaporkan Somba jika kurang lebih 10 perusahaan tambang yang masih dibiarkan beroperasi melakukan tambang ilegal di Toraja Utara yang lokasinya berbeda-beda. (*)

*Beberapa bagian telah diedit sesuai permintaan narasumber

Ris/ZK