Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Mandek Akan Dituntaskan!
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
- print Cetak
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto (Foto Istimewa)
ZONAKATA.COM – JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang selama ini mangkrak. Dalam pernyataannya, ia menyatakan akan melakukan evaluasi dan memprioritaskan kasus-kasus tertentu demi efektivitas pemberantasan korupsi.
“Negara jangan sampai kalah dengan koruptor. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegak lurus tanpa pandang bulu,” tegas Setyo.
Setyo berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan pentingnya menjaga integritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
“Saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan wewenang saya dengan sungguh-sungguh, obyektif, jujur, berani, adil, dan tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, maupun golongan tertentu,” tambahnya.
Ketua KPK juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan di semua sektor tanpa kompromi. Ia menyoroti perlunya memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan, serta mencegah pemborosan anggaran negara.
Desakan GEMPAR dan MAKII Terkait Kasus Danny Pomanto
Dalam beberapa hari terakhir, Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI mendesak Polda Sulawesi Selatan dan KPK untuk segera melanjutkan pengusutan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Makassar dua periode, Moh. Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto.
Ketua Umum GEMPAR NKRI, Akbar Hasan Noma alias Akbar Polo, mengungkapkan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Danny Pomanto, di antaranya, pembangunan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru yang mangkrak, dugaan korupsi pengadaan kontainer, penyelewengan anggaran PDAM Makassar, kasus pengeroyokan jurnalis di Jakarta serta dugaan korupsi iuran sampah di Makassar.
Akbar Polo meminta Polda Sulsel untuk serius menindaklanjuti laporan ini, mengingat beberapa kasus sudah memiliki bukti awal yang cukup kuat.
“Kami meminta Polda Sulsel segera mengusut kasus-kasus ini. Penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih,” tegas Akbar.
Sehari setelah laporan GEMPAR, ratusan aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan MAKII, Wahyudi, menyoroti beberapa dugaan korupsi di Kota Makassar selama masa kepemimpinan Danny Pomanto sejak 2014 hingga 2024.
Wahyudi menyebutkan empat kasus utama yang perlu menjadi perhatian KPK, yaitu dugaan korupsi PDAM tahun anggaran 2016-2019, mangkraknya pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, dugaan korupsi pengadaan kontainer recover serta dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) yang diduga melibatkan menantu Danny Pomanto.
MAKII mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Danny Pomanto terkait berbagai dugaan korupsi tersebut. Mereka juga menuntut penangkapan terhadap Wali Kota Makassar itu jika terbukti terlibat.
“Kami ingin KPK membuktikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap KPK luntur karena ketidakseriusan menangani kasus ini,” ujar Wahyudi dalam orasinya. (*)
- Penulis: zonakatacom
