Ketua GAMKI Kaltara Usul Pemerintah Dorong Kemenag Sosialisasikan Label Halal Terhadap Pelaku Wisata

ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Otto Tanduk Rongrean yang merupakan aktivis pemuda Toraja yang juga Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Kalimantan Utara memberikan masukan terkait polemik wacana penerapan wisata halal di Tana Toraja dan Toraja Utara oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Selaku Ketua DPD GAMKI Kalimatan Utara dan tentunya saya sebagai putra Toraja berharap semuanya tetap berjalan dengan baik dan kondusif kedepan, terkait adanya pernyataan Wakil Gubernur tentang wisata halal yang menuai polemik,” kata Otto.

Dikatakan, persoalan mau menerima atau tidak, tetapi sebagai warga negara yang baik kita harus menerima perbedaan yang ada, jadi jangan kita mempersoalkan diterima atau tidaknya soal wacana wisata halal.

“Saya rasa, kita tidak bisa menghindar dari label halal, karena negara kita negara hukum mengakui adanya enam agama. Jadi ke enam agama ini harus bersama-sama berdiri diatas perbedaan itu, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama,” jelasnya.

Kata dia, bukan pada persoalan setuju atau tidak tapi pada pemanfaatan dari halal yang tentunya memberikan kenyamanan kepada saudara saudara kita yang membutuhkan makanan dan minuman berlabel halal. Jadi wacana tersebut kita harus mengambil sisi positifnya. Karena hal itu sudah diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Menurutnya pernyataan Wakil Gubernur itu sudah menjadi polemik. Namun bukan dipersoalan diterima atau tidaknya wacana tersebut, namun lebih pada bagaimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kedua Kabupaten yang ada di Toraja mendorong Kementerian Agama dalam mensosialisasikan pentingnya label halal sebagai daerah tujuan wisata kepada pelaku wisata, seperti hotel, rumah makan dan restoran.

Karena hal tersebut menurutnya sudah diatur oleh pemerintah lewat kementerian agama, bagian Syariah.

“Untuk itu saya usul Pemprov dan Pemda agar mendorong Kemenag turun mensosialisasikan pentingnya sertifikasi label halal”. usul Otto.

Menurutnya, tidak perlu melibatkan masyarakat dalam perbincangan ini, cukup sosialisasi kepada pelaku wisata, dan kalau mereka tidak ingin mengurus sertifikasi halal itu tidak menjadi masalah tergantung pemiliknya.

Otto juga berharap Pemprov dan kedua Pemda di Toraja menseriusi pembangunan bandara baru di Toraja untuk meningkatkan kunjungan wisattawan dan untuk memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung wisata.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan wacana dan rencana pemberlakukan wisata halal ini bukan baru ada pada masa pemerintahan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman, tapi sudah ada sejak lama.

Bahkan, wisata halal ini sudah diundangkan oleh pemerintah pusat melalui Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dia mengatakan, kawasan wisata halal tidak dimaksudkan bahwa semua wilayah di Tana Toraja dan Toraja Utara harus berlabel halal. Tapi hanya lokasi-lokasi tertentu yang diberi sertifikasi halal, agar wisatawan yang beragama Islam tidak ragu ragu menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya, restoran, warung makan, hotel, maupun wisma.

Andi Sudirman menyatakan kawasan wisata halal harus ada di Toraja, sebab sebagai daerah tujuan wisata, Toraja dikunjungi oleh banyak orang dan tidak menutup kemungkinan diantara para wisatawan tersebut beragama Islam.

“Saya kawasan wisata halal di Toraja harus ada, kenapa harus ada, karena masyarakat muslim yang berwisata ke Toraja otomatis mencari juga kuliner-kuliner yang halal dan lokasi-lokasi yang bisa memfasilitasi mereka,” jelasnya.

Pemerintah provinsi, kata dia, akan membantu mensupport atau mendukung pemerintah daerah dalam hal wisata halal tersebut. “Tapi kembali ke Pemda Tana Toraja dan Toraja Utara, mau terima atau tidak. Sebab, peluang kita paling besar sekarang adalah wisatawan Nusantara. Dan kebanyakan wisatawan Nusantara itu beragama Islam,” katanya.

Andi Sudirman menyebut, wisata halal bukanlah hal yang baru di dunia pariwisata. Beberapa negara seperti Jepang dan Thailand sudah menerapkan kawasan wisata halal.

Dia juga menegaskan bahwa kawasan wisata halal itu baru wacana dan belum diketahui pasti kapan akan dilaksanakan. Pemprov Sulsel sendiri menargetkan enam daerah untuk dijadikan kawasan wisata halal, yakni Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, Bulukumba, dan Toraja

Ajhie