ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tana Toraja menerima sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah terbukti tidak netral menjelang gelaran Pilkada 2020 lalu.
Mereka mendapatkan sanksi masing-masing OT staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) dengan hukuman disiplin sedang dan AAL Kepala Pelaksana BPBD Tana Toraja dengan hukuman disiplin berat.
Berdasarkan surat dari Komisi ASN akan dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN tersebut dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sampai adanya penjatuhan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Wakil Ketua Komisi ASN Tasdik Kinanto dalam surat itu menyebutkan untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang diproses pelaksanaaanya dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan.
“PPK harus melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi ASN kepada KASN, BKN dan Kementerian Dalam Negeri palin lama 10 hari sejak rekomendasi dari KASN diterima,” tulis Tasdik.
Bahkan dalam surat itu disebutkan jika hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka KASN akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK/Pelaksana Tugas/Penjabat dan Pejabat yang berwenang yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk diketahui sebelumnya sejumlah ASN yang terbukti tidak netral pada Pilkada lalu telah direkomendasikan Bawaslu Tana Toraja ke Komisi ASN namun sejauh ini baru beberapa yang turun rekomendasinya dari KASN.**
