ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPU) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara di Kecamatan Rantepao, Rabu (20/4) siang.
Ribuan massa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Toraja Utara menyampaikan orasi dan aspirasinya terhadap legislatif dan eksekutif sebagai ujung tombak kemajuan daerah.
Puluhan personel Polres Toraja Utara menjaga ketat berlangsung unjuk rasa yang diikuti langsung Kapolres AKBP. Eko Suroso, S.IK.
Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD, sebanyak 30 orang pengunjuk rasa dipersilahkan memasuki ruang rapat paripurna untuk menyampaikan tujuh poin aspirasi yang ditujukan kepada DPRD dan Pemkab Toraja Utara.
Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama memimpin penyampaian aspirasi didampingi 29 anggota DPRD dari lima fraksi mendengar langsung keluhan yang disampaikan AMPU.
Ketujuh poin aspirasi disampaikan yaitu meminta penjelasan legislatif terkait tunjangan pendapatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang hanya dibayarkan 9 bulan, padahal seharusnya 12 bulan.
Poin kedua yaitu menuntut DPRD Toraja Utara tri bulan IV tahun 2020 yang belum dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lembang (Desa).
Ketiga menuntut DPRD dan Pemkab Toraja Utara tentang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang sampai saat ini belum dibayarkan.
Selanjutnya menanyakan tentang hak interpelasi DPRD Toraja Utara mengenai kritikan terhadap pemerintah daerah saat ini, sementara Pemkab Toraja Utara dibawah kepemimpinan Kalatiku Paembonan (bupati sebelumnya) yang tidak diinterpelasi padahal dianggap lebih gawat karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak menyentuh masyarakat selama tujuh bulan.
Poin kelima mempertanyakan kebijakan DPRD Toraja Utara selama menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas.
Selanjutnya meminta transparansi para wakil rakyat tentang penggunaan anggaran serta aspirasi yang menjadi polemik di masyarakat.
Terkahir meminta DPRD Toraja Utara agar fokus menjalankan tupoksinya dan tidak menggunakan lembaga untuk kepentingan golongan atau pribadi diatas kepentingan umum.
“Kami hadir disini mengajak masyarakat memperjuangkan dan menuntut pemerintah eksekutif dan legislatif sebagai ujung tombak kemajuan pembangunan daerah, bahwa ada kekeliruhan yang terjadi,” ujar salah satu koordinator lapangan, Yulius Palenggang.
Kata Yulius, kehadiran ribuan masyarakat tergabung dalam AMPU hadir di rumah kami (rakyat) karena merasa terdzolimi oleh dua lembaga pemerintahan sehingga turun ke lokasi berunjuk rasa karena untuk rakyat.
Anggota DPRD Toraja Utara Fraksi PDI Perjuangan, Herman Pabesak sebagai juru bicara penerima aspirasi dari AMPU, Nober Rante Siama memandu jalannya pertanyaan dari para demonstran untuk dijawab pihak pimpinan dan anggota legislatif.
Kehadiran Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong di ruang rapat paripurna mewakili lembaga eksekutif turut menjawab poin-poin aspirasi dari AMPU mewakili pemerintah daerah dan Bupati Yohanis Bassang yang tidak sempat hadir karena berada di luar kota.
Frederik dalam penyampaiannya berharap pihak kedua lembaga agar dapat saling harmonis dan bersinergi dalam membangun daerah, karena banyak mimpi dan program yang akan dijalankan bersama untuk melihat Toraja Utara lebih baik kedepan.
Kurang lebih tiga jam penyampaian aspirasi dari AMPU dijawab pihak DPRD Toraja Utara, dan kesimpulannya akan menindaklanjuti pada rapat-rapat selanjutnya dengan mengundang dinas terkait yang dibahas pada ketujuh poin tersebut. (*)
Ris/ZK