Ketua DKPP RI “Ingatkan” Pilkada Toraja Utara Rawan Terjadi Praktik Money Politik

ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. DR. Muhammad Al Hamid menyatakan praktik money politic (politik uang) menjadi potensi utama pelanggaran yang harus diwaspadai pada Pilkada Toraja Utara 2020.

Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri Launching Pilkada Toraja Utara Sabtu 29 Februari lalu. Dikatakan selama menjadi Panwas Provinsi maupun Bawaslu RI hingga menjadi anggota DKPP, hal yang menjadi masalah utama di Toraja Utara adalah praktik politik uang.

“Dalam catatan saya selama menjadi penyelenggara baik saat menjadi Bawaslu maupun DKPP yang menjadi masalah di Toraja Utara adalah politik uang dan masalah itu selalu berulang” ujar Prof Muhammad.

Untuk itu, melalui Launching yang telah menandai Pilkada Toraja Utara dimulai, Prof Muhammad mengharapkan agar seluruh elemen baik peserta maupun masyarakat untuk berkomitmen menolak politik uang.

“Hari ini masih ada yang menggunakan politik uang, itu kampungan. Masa suara kita yang begitu murni mau mau diganjar Rp.50 ribu atau Rp.300 ribu, itu sangat murah, suara kita itu tidak bisa dinilai dengan uang. Berapapun itu,” tegas mantan Ketua Panwaslu Provinsi Sulsel ini.

Dikatakan dengan adanya politik uang akan menciderai integritas, keharmonisan serta kehormatan pelaksanaan Pilkada Toraja Utara. Untuk itu melalui momentum ini, harus diwujudkan Pilkada Toraja Utara yang berintegritas dan bermartabat.

Dalam mewujudkan hal itu maka semua elemen harus terlibat mulai dari peserta pemilu, pemilih, penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berintegritas.

“Peserta pemilu, baik calon bupati, calon wakil bupati bersama tim suksesnya dan tim kampanyenya harus berintegritas dan yang terdepan dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena mereka nantinya akan menjadi contoh didalam masyarakat,” jelasnya.

Selain itu pemilih juga harus berintegritas. Sudah harus cerdas dalam menentukan pilihannya. Jangan lagi ada yang mengatakan siapa yang bayar itu yang kami pilih. Tetapi pilihlah calon pemimpin yang baik dan kelak dapat mensejaterahkan masyarakatnya.

“Ditempat lain bahkan ada yang menulis disebuah spanduk “Siap menerima serangan fajar, bahkan ada yang mengistilahkan NPWP Nomor Piro Wani Piro (nomor berapa duit berapa). Jangan, suara kita adalah harga diri kita, jangan sampai terbeli,” kata Prof Muhammad.

Terwujudnya pilkada yang berintegritas juga sangat ditentukan oleh penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu sebagai wasit pemilu harus netral. Penyelenggara harus lebih cerdas dan berintegritas karena hal itu akan menentukan kualitas sebuah pilkada.

“Apapun hasilnya jika penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu berlaku adil dan netral dalam melaksanakan tahapan yang ada maka seluruh peserta pemilu akan menerima hasilnya dengan lapang dada,” ucap mantan Ketua Bawaslu RI ini.

Dan yang terakhir menurut Prof. Muhammad adalah netralitas ASN. ASN sebagai alat negara memiliki posisi terhormat ditengah masyarakat yang tidak perlu memihak kemana mana tetapi harus netral.

“Jika keempat elemen itu bersama sama ingin mewujudkan pilkada yang berintegritas maka Insyaa Allah, Pilkada Toraja Utara akan jauh dari praktik money politik,” pungkasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menyebut bila ada praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, maka hal itu akan menjadi cikal bakal terjadinya perilaku korupsi.

Dijelaskan bahwa dalam aturan sudah sangat tegas disebut larangan bagi pasangan calon untuk melakukan politik uang. Jika terbukti melakukan praktik ‘money politik‘ maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi pidana dan akan diskualifikasi.

“Saya berharap agar praktik politik uang tidak terjadi di Toraja Utara, karena sanksi yang akan dijatuhkan cukup tegas apabila nantinya memenuhi unsur, maka akan di pidana dan digugurkan dari pencalonan,” ungkapnya.