ASN Sulsel Dilatih Cegah Penyimpangan Pengadaan, Ini Fokus Ramadhan Leadership Camp 2026

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Integritas menjadi fondasi utama dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Tanpa perencanaan matang dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, sektor ini berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran dan kerugian keuangan negara.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar di Makassar, 21–28 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti hampir 1.000 peserta dari berbagai perangkat daerah.

Dalam paparan studi kasus pengadaan barang dan jasa, Kamis (26/2/2026), sektor PBJ disebut sebagai salah satu area paling rawan tindak pidana korupsi karena melibatkan proses panjang, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

Pemateri kegiatan, Muhammad Alfian Amri, dalam materi bertajuk Overview: Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa pola penyimpangan kerap muncul dalam berbagai bentuk, seperti mark-up harga, pengaturan pemenang tender, hingga praktik “pinjam bendera” perusahaan.

Selain itu, potensi penyimpangan juga dapat terjadi dalam sistem pengadaan digital, termasuk pengaturan harga serta kelalaian pemeriksaan barang sebelum proses pembayaran.

“Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang sangat strategis sekaligus paling rentan terhadap penyimpangan. Karena itu, kapasitas dan integritas SDM menjadi faktor paling menentukan,” demikian disampaikan dalam paparan.

Alfian mengungkapkan masih banyak ASN yang enggan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tingginya risiko, terutama terkait aspek hukum.

Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena sebagian ASN belum memahami jenis pengadaan, termasuk perbedaan antara pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi.

“Ini disebabkan masih banyak yang belum memahami jenis-jenis pengadaan, barang seperti apa, pekerjaan konstruksi seperti apa, jasa konsultasi seperti apa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman metode pengadaan, termasuk e-purchasing serta penerapan skema desain dan bangun (design and build). Persoalan yang kerap muncul, lanjutnya, adalah ketidaksesuaian jenis kontrak dengan jenis pengadaan.

“Yang jadi masalah terjadi adalah jenis kontrak yang tidak sesuai berdasarkan jenis pengadaan. Ini yang kita diskusikan,” katanya.

Dalam forum tersebut turut dibahas skema swakelola sebagai alternatif pengadaan yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat.

“Harus diperhatikan tidak semua pengadaan itu dapat diswakelolakan, ada tipenya, harus memenuhi kriteria. Jika sudah memenuhi, silakan swakelola,” jelasnya.

Menurut Alfian, akar persoalan penyimpangan pengadaan meliputi lemahnya pemahaman teknis ASN terhadap regulasi, adanya tekanan politik atau gratifikasi, serta perencanaan kebutuhan yang tidak akurat.

SDM pengadaan bahkan disebut sebagai “motor utama sekaligus titik terlemah” dalam ekosistem PBJ. Karena itu, profesionalisasi serta jaminan perlindungan hukum bagi ASN yang bekerja sesuai prosedur menjadi fokus penting dalam penguatan sistem pengadaan pemerintah daerah.

Salah satu peserta, Andi Ressi Patarai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, menilai materi PBJ sangat relevan dengan tugas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita jadi tahu dari awal prosesnya, mulai perencanaan, pembagian program, pengadaan, pengawasan, sampai dokumen dan pembayaran. Biasanya kita hanya tahu di akhir,” ujarnya.

Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel memperkuat kapasitas ASN dalam memahami regulasi pengadaan, meningkatkan integritas aparatur, serta menekan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran.

Bagi masyarakat, penguatan sistem pengadaan diharapkan berdampak pada kualitas pembangunan yang lebih baik, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.(*)