KPU Tana Toraja Gelar Rakor Progres Pelaporan DPTb
- account_circle Gibran
- calendar_month Sabtu, 14 Okt 2023
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja menggelar Rapat Koordinasi Pelaporan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang berlangsung di RPP Tongkonan, Jumat (13/10/2023)
Rakor yang dibuka Ketua KPU Tana Toraja, Berthy Paluangan dihadiri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Data dan Informasi se Tana Toraja. Dalam kesempatan itu Berthy menekankan kepada PPK untuk meningkatkan sosialisasi terkait DPTb.
“Harus ditingkatkan sosialisasi terkait daftar pemilih tambahan, khususnya ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Lembang. Ini sangat penting agar semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024,” kata Berthy saat membuka rakor tersebut.
Sementara Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Tana Toraja, Intan Parerungan mengatakan sejumlah permasalahan terjadi dalam proses pengurusan DPTb. Salah satunya pemilih yang ingin mengurus surat pindah memilih namun enggan mendatangi Posko Pelayanan yang ada disekretariat PPS dan PPK.
“Dari laporan PPK yang kami terima, ada sejumlah pemilih yang ingin pindah memilih namun enggan mendatangi posko pelayanan yang ada disetiap Kelurahan/Lembang dan Kecamatan,” ujar Intan.
Untuk itu KPU meminta seluruh PPK maupun PPS untuk gencar melakukan sosialisasi terkait DPTb sehingga pemilih yang ingin pindah memilih untuk segera mengurus surat pindah memilih sebelum batas akhir.
Intan menjelaskan untuk pindah memilih ada 9 alasan keadaan yang tengah dialami oleh pemilih seperti bertugas ditempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan (lapas), penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja diluar domisili, menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi dan pindah domisili.
“Untuk pengurusan pindah memilih tersebut akan berakhir pada 15 Januari 2024 mendatang,” jelasnya.
Namun menurut Intan, ada 4 keadaan tertentu seperti bertugas ditempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, tertimpa bencana dan menjadi tahanan rutan, batas pengurusannya sampai 7 februari 2024.
“Dan bagi masyarakat yang ingin memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih silahkan dicek melalui cekdptonline.kpu.id,” kata Intan
Anjas/ZK
- Penulis: Gibran
