Pilkada Serentak Diputuskan Digelar 9 Desember 2020, Koalisi MSPS: Seharusnya 2021
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Kamis, 28 Mei 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 tetap digelar 9 Desember 2020. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi II DPR, Rabu (27/5).
Menurut Tito, pihaknya sudah mendapat dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait pelaksanaan Pilkada. Sehingga Pilkada akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Kami telah melakukan komunikasi dengan Kemenkes maupun Gugus Tugas. Kemenkes, Gugus Tugas prinsipnya mereka melihat trennya belum selesai di 2021, maka mereka mendukung dilaksanakan 9 Desember,” kata Tito.
Dikatakan bahwa awalnya pemerintah memang memiliki skenario untuk menggelar Pilkada di tahun 2021. Namun, penanganan virus corona kemungkinan belum selesai hingga akhir tahun 2020 karena vaksin diprediksi baru selesai tahun 2021. Untuk itu Pilkada akan tetap dilaksanakan tahun ini.
Sementara itu sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat (Koalisi MSPS) telah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR dan Pemerintah menunda Pilkada serentak 2020 untuk digelar pada 2021 karena kurva penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia masih tinggi.
Mereka bahkan meminta agar Pilkada paling lambat digelar pada September 2021. Penundaan dilakukan karena tak memungkinkan menggelar Pilkada beserta tahapannya di tengah wabah virus Covid-19.
Direktur Eksekutif Perludem yang juga bagian dari koalisi ini, Titi Anggaraini, mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak harus memperhatikan sejumlah unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
“Seharusnya kita menyelenggarakan Pilkada untuk kepentingan kemanusiaan, yang hak atas keselamatan dan kesehatannya terjamin, bukan sebaliknya,” kata Titi seperti yang dikutip dari CNNIndonesia.
Menurut Titi, memaksakan gelaran Pilkada di masa pandemi justru berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Dia mengatakan potensi penularan yang amat tinggi jika Pilkada tetap digelar tahun ini di Indonesia.
Tak hanya itu, sejumlah hal lain menurut Titi juga patut disoroti. Seperti politisasi bantuan sosial oleh petahana serta akan turunnya partisipasi pemilih. Untuk itu memaksakan gelaran Pilkada pada tahun ini bukan pilihan terbaik.
“Dengan memaksakan gelaran Pilkada banyak hal yang perlu disoroti misalnya politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan non-petahana serta akan turunnya partisipasi pemilih,” ucapnya.
Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pilkada Sehat terdiri dari sejumlah organisasi yakni, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI dan Rumah Kebangsaan.**
- Penulis: zonakatacom
