ZONAKATA.COM – MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan sinergis dari seluruh pihak dalam menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2025.
Hal ini disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (28/5/2025).
Rapat yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD ini menjadi forum penting untuk mengoordinasikan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Fatmawati mengungkapkan bahwa inflasi di Sulsel per April 2025 tercatat sebesar 1,91 persen secara bulanan (month-to-month) dan 2,28 persen secara tahunan (year-on-year).
Meskipun masih dalam batas aman target nasional, ia mengingatkan bahwa tren inflasi menunjukkan peningkatan dan harus segera direspons.
Dalam paparannya, Fatmawati menyebut bahwa beberapa komoditas utama seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng menjadi penyumbang terbesar inflasi di daerah.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah aktif memantau kondisi pasokan di sentra produksi serta segera melaporkan jika terjadi hambatan distribusi.
Fatmawati juga menekankan pentingnya optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pemanfaatan aplikasi Sigap Sultan, yaitu platform neraca pangan digital milik Pemprov Sulsel yang dirancang untuk memetakan stok dan kebutuhan antarwilayah secara real-time.
Menurutnya, data yang akurat dan sistem yang responsif adalah fondasi utama dalam merumuskan intervensi yang tepat.
Selain isu inflasi, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan. Ia menyebut digitalisasi bukan sekadar alat, tetapi strategi utama untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.
Fatmawati pun meminta daerah yang skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) masih rendah agar segera mempercepat implementasi pembayaran digital, khususnya transaksi dari masyarakat ke pemerintah (Person to Government).
Dalam arahannya, Fatmawati juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 sebagai panduan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Roadmap ini mencakup langkah-langkah pengendalian harga melalui penguatan pasar penyeimbang, peningkatan produksi pangan lokal, kelancaran distribusi melalui perbaikan logistik dan kerja sama antar daerah, serta komunikasi yang efektif berbasis data dan edukasi publik.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah daerah mampu bekerja dalam satu irama dan menjadikan roadmap ini sebagai pegangan dalam menghadapi dinamika ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
Fatmawati menegaskan bahwa kesiapan dalam mengantisipasi inflasi harus dilakukan sedini mungkin agar masyarakat tidak menjadi korban ketidaksiapan pemerintah.
“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” pungkasnya.*
