Presiden Instruksikan Program JPS Tepat Sasaran, Begini Tanggapan Wagub Sulsel
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Senin, 4 Mei 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – MAKASSAR Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk memaksimalkan penyaluran bantuan dalam program jaring pengaman sosial (social safety net).
Bantuan itu, kata Jokowi, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang telah berjalan.
“Saya telah menginstruksikan agar Menteri Sosial, para Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, hingga Kepala Desa untuk turun langsung menyisir pelaksanaan program ini ke lapangan. Seluruh program tersebut harus sampai di tangan keluarga penerima pada pekan ini,” imbaunya.
Jokowi pun meminta para Kepala Daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.
“Data penerima bansos agar dibuka secara transparan, siapa, kriterianya apa, jenis bantuannya, dan lain-lain. Ini agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Kita juga bisa melakukan koreksi di lapangan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pun menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel berupaya dalam penyaluran bantuan kepada warga agar tepat sasaran melalui perpanjangan tangan Kabupaten dan Kota.
Terkhusus, kata Andi Sudirman, kepada masyarakat miskin atau yang terdampak di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19).
“Arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk turun ke lapangan memastikan bantuan sampai kepada warga yang terdampak kebijakan Covid-19,” ungkapnya, Senin (4/5).
Andi Sudirman mewakili Pemprov Sulsel pun gencar turun ke pemukiman warga yang terdampak. Guna mengecek sekaligus menyisir bersama relawan memberi bantuan yang belum terdata dan tidak masuk kepada masyarakat penerima bantuan rutin dari program pemerintah, misalnya PKH dan lainnya.
Jadi nantinya bantuan tidak double, ada dari program reguler seperti PKH dll, ada tambahan dari pemerintah pusat, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dan swasta.
“Semua harus sampai, yang mendapatkan bantuan harus masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan terdampak, diluar ada juga yang dibantu sudah menjadi program reguler pemerintah” pungkasnya.**
- Penulis: zonakatacom
