Pengadilan Tinggi Makassar Kuatkan Putusan Bebas Caleg PDIP Soppeng, Nasfiding
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Sabtu, 23 Mar 2024
- print Cetak
ZONAKATA.COM – SOPPENG, Kasus dugaan tindak pidana Pemilu terhadap Calon Legislatif (Caleg) PDIP terpilih asal Dapil 2 Soppeng, Nasfiding berakhir di palu sidang.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mengadili perkara Nomor 352/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soppeng pada Jumat (22/3/2024).
Caleg DPRD Dapil 2 meliputi Kecamatan Donri Donri dan Marioriawa itu menjalani proses persidangan selama tujuh hari.
H. Nasfiding juga merupakan petahana (incumbent) Caleg DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2024.
Setelah menjalani persidangan, atas dakwaan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng menyatakan dakwaan tidak terpenuhi pada Nasfiding dan memvonis bebas berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.S.Pemilu/2024/PN.
Salah satu Penasihat Hukum Nasfiding dari Kantor Hukum Amar Keadilan, Muhammad Aswan, SH mengatakan putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan.
Menurut Aswan, hal ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi persoalan kebenaran yang telah dibuktikan melalui proses hukum.
“Sejak awal kami yakini sepenuhnya, apa yang telah dilakukan klien kami tidak melanggar ketentuan pasal yang didakwakan,” ujarnya, Sabtu (23/3/2024).
Lanjut Aswan menjelaskan, proses hukum ini tidak lepas dari kerja keras tim penasihat hukum dalam proses persidangan dan terus mengawal hingga tahapan banding di Pengadilan Tinggi Makassar.
“Kami bersyukur atas putusan ini, semoga kedepan H. Nasfiding dapat menjalankan amanah rakyat di dapilnya dengan baik,” tutup Aswan.
Diketahui sebelumnya, Nasfiding ditetapkan tersangka pada Senin (19/2/2023) lalu oleh Polres Soppeng karena mengikutsertakan kepala desa yang merupakan istrinya saat kampanye.
Didakwa melakukan tindak pidana Pemilu melanggar ketentuan Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsurnya pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa.
Nasfiding merasa dikriminalisasi terkait penetapan tersangka, Ia menceritakan Senin (15/1/2023) lalu pukul 17.00 Wita, dirinya berkampanye di Desa Kessing, Kecamatan Donri-donri.
Ia mengakui istrinya memang merupakan Kepala Desa (Kades) Laringgi, Kecamatan Marioriawa, tetapi tidak pernah ikut berkampanye, lokasi kampanye juga berada di kecamatan lain.
“Istriku Kepala Desa di Laringgi, Kecamatan Marioriawa, saya berkampanye di Desa Kessing, Kecamatan Donri-donri dan istri saya duduk di rumah warga bernama Haji Bahariah, dia hanya tinggal di rumah sebelah dan saya larang masuk memang,” ungkapnya.
“Saya dikriminalisasi, yang saya bawa istriku, Eka Wahyuni,” tutup Nasfiding.
(rls)
- Penulis: zonakatacom
