ZONAKATA.COM – JAKARTA Pemerintah Kabupaten Mamasa akhirnya mendapatkan restu dari Kementerian Kesehatan RI untuk memulai pembangunan RSUD Kondosapata sebagai rumah sakit andalan daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Sesjen P2), dr. Andi Saguni, MA, di Gedung Adhyatma, Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Audiensi ini menjadi momen penting bagi Pemkab Mamasa untuk menyampaikan agenda prioritas di sektor kesehatan.
Turut hadir secara langsung Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, dr. Ratna Sari Dewi, Direktur RSUD Kondosapata Ester Tiaga, perwakilan
Bappeda, serta Bupati Mamasa Welem Sambolangi yang mengikuti secara daring. Meski semula dijadwalkan dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, namun karena agenda mendadak bersama Presiden, pertemuan akhirnya dipimpin oleh Sekretaris Ditjen P2.
Dalam hasil asistensi teknis, Kemenkes menyetujui pembangunan RSUD Kondosapata dilakukan secara bertahap melalui skema multi years mulai tahun 2025 hingga 2026.
Rumah sakit ini akan dibangun sesuai standar RS Tipe C dan dilengkapi teknologi medis yang memadai.
Bupati Welem menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai angin segar bagi layanan kesehatan di Mamasa, karena rumah sakit tersebut bukan hanya dibangun secara fisik, tapi juga didukung dengan penguatan teknologi dan sumber daya.
Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah minimnya dokter spesialis di Mamasa. Untuk itu, pemerintah pusat membuka opsi bagi Pemkab Mamasa untuk menyekolahkan dokter umum melalui jalur daerah agar menjadi spesialis, atau mengajukan penempatan sementara dari pusat.
Namun, skema penugasan pusat hanya berlaku satu tahun, sehingga Pemkab tetap diharapkan membangun kemandirian tenaga medis dalam jangka panjang.
Selain rumah sakit, Kemenkes juga merespons positif usulan pembangunan Gedung Public Safety Center (PSC) untuk mendukung layanan kegawatdaruratan dan penanganan bencana. Usulan tersebut diarahkan untuk diajukan melalui aplikasi KRISNA DAK.
Begitu pula dengan pengajuan rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas maupun Pustu, yang disarankan segera dimasukkan sejak tahap awal sistem perencanaan nasional. Dalam hal ini, kesiapan lahan dan data pendukung menjadi kunci penting.
Tak hanya itu, status Rumah Sakit Lapangan Minake yang sebelumnya masuk dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) kini telah resmi dihapus.
Ini membuka peluang bagi Pemkab Mamasa untuk menata ulang aset tersebut demi peningkatan layanan publik yang lebih efektif.
Sekretaris Ditjen P2, dr. Andi Saguni, mengapresiasi langkah cepat dan serius Pemkab Mamasa dalam memperjuangkan peningkatan layanan kesehatan di daerah.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan siap mendukung daerah-daerah yang proaktif dan selaras dengan sistem perencanaan nasional.*
