Ketika Kebenaran Didemo: Siapa Sebenarnya yang Salah?

ZONAKATA.COM – Aksi demonstrasi yang terjadi di Kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja patut disayangkan. Gereja, sebagai lembaga yang seharusnya menyuarakan nilai-nilai kenabian—kebenaran, keadilan, dan moralitas—justru menjadi sasaran protes.

Perlu ditegaskan, pembongkaran arena “tedong petarung” bukanlah tindakan yang dilakukan oleh Gereja Toraja. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh pihak kepolisian, berdasarkan kesepakatan bersama dengan keluarga penyelenggara. Dengan demikian, secara otoritatif dan operasional, keputusan itu berada dalam ranah penegakan hukum, bukan kebijakan institusional gereja.

Dalam konteks ini, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) memandang penting adanya pelurusan informasi di tengah masyarakat. PPGT tidak hadir untuk menyerang budaya, melainkan menjaga kemurnian nilai—baik nilai iman maupun nilai budaya luhur—agar tidak disusupi praktik-praktik yang menyimpang.

Karena itu, pertanyaan mendasar perlu diajukan secara jernih: mengapa Gereja Toraja yang menjadi objek demonstrasi? Jika yang dipersoalkan adalah tindakan pembongkaran, maka semestinya arah protes ditujukan kepada pihak yang memiliki kewenangan langsung atas tindakan tersebut.

Namun, arah kemarahan tampak kehilangan kompas. Yang memegang palu tidak didatangi, yang meniup peluit tidak diprotes, sementara yang menyuarakan nilai moral justru dijadikan sasaran. Barangkali memang lebih mudah mendemo suara kenabian daripada berhadapan dengan otoritas penegakan hukum. Atau mungkin Gereja dianggap cukup “aman” untuk diserang—tidak akan membalas, tidak akan menangkap—hanya akan terus berbicara tentang kebenaran.

Dalam situasi seperti ini, Gereja tidak boleh diposisikan sebagai tameng atau pelampiasan ketidakpuasan yang keliru sasaran. Sebaliknya, Gereja harus tetap dihormati sebagai ruang moral yang menjaga kemurnian nilai, termasuk dalam menyikapi praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari makna budaya dan iman.

Kita semua diajak untuk bersikap bijak, objektif, dan proporsional. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan arah yang tepat, dasar yang jelas, serta semangat membangun—bukan sekadar reaksi emosional yang mencederai nilai-nilai yang kita junjung bersama.

Jika suara yang mengingatkan pun dianggap layak untuk didemo, maka persoalannya mungkin bukan lagi pada tindakannya, melainkan pada kebenaran yang terasa tidak nyaman—kebenaran yang, ketika ditolak, justru membuka ruang bagi yang keliru untuk tampil seolah-olah benar.

Dalam posisi ini, PPGT tidak boleh bersikap ambigu. PPGT harus hadir dengan sikap yang tegas, jelas, dan berani—bukan sekadar menjadi penonton, apalagi larut dalam keramaian yang kehilangan arah.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan iman, PPGT menyatakan sikap:

• Menolak dan melawan segala bentuk penyelewengan adat dan budaya, termasuk praktik yang menjadikan ritus sebagai ruang transaksi kepentingan maupun perjudian terselubung.
• Berkomitmen menjaga kemurnian makna budaya Toraja agar tetap sakral, bermartabat, dan tidak terdistorsi oleh kepentingan ekonomi maupun hiburan yang menyimpang.
• Mengambil peran edukatif di tengah masyarakat melalui sosialisasi, diskusi, dan pembinaan generasi muda, agar mampu membedakan secara jernih antara budaya luhur dan praktik yang telah diselewengkan.

Lebih dari itu, PPGT harus menjadi teladan dalam kehidupan sosial dengan menjauhi dan melawan berbagai penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian berkedok adat, seks bebas, serta bentuk-bentuk dekadensi moral lainnya.

Dalam skala yang lebih luas, PPGT juga mendorong lahirnya gerakan moral kolektif dengan membangun sinergi bersama gereja, tokoh adat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat guna mengembalikan arah budaya pada nilai-nilai yang benar dan bermartabat.

Pada akhirnya, PPGT menegaskan bahwa keberpihakannya tidak pernah berubah: berdiri di atas kebenaran, menjaga kemurnian nilai iman, serta merawat budaya Toraja agar tetap luhur dan tidak disusupi kepentingan yang menyimpang. PPGT tidak hadir sebagai oposisi terhadap budaya, melainkan sebagai penjaga makna—agar yang luhur tetap terpelihara, dan yang keliru tidak diberi ruang untuk dibenarkan. (*)