DPRD Akan Panggil Pihak Pertanahan Terkait Terbitnya Sertifikat di Mapongka
- account_circle Gibran
- calendar_month Selasa, 2 Jun 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Kawasan Hutan Mapongka yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) telah diklaim oleh sejumlah warga sebagai milik pribadi. Bahkan oknum warga yang mengklaim itu telah memiliki sertifikat tanah di lahan tersebut.
Akibatnya dikawasan hutan Mapongka itu terjadi aktifitas warga yang membuat hutan dilokasi itu rusak sehingga berpotensi terjadi tanah longsor yang mengancam akses jalan menuju bandara Toraja.
Hal ini mendapat perhatian khusus dari Komisi III DPRD Tana Toraja yang baru-baru meninjau Bandara Toraja. Bahkan DPRD sudah mengagendakan akan memanggil pihak Pertanahan Tana Toraja selaku penerbit sertifikat.
“Minggu ini kita akan panggil pihak Badan Pertanahan termasuk BLHD terkait keberadaan sertifikat itu,” kata anggota Komisi III DPRD Tana Toraja, DR. Kristian HP Lambe.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini mengatakan jika pihak terkait harus segera turun untuk menertibkan batas-batas kawasan hutan Mapongka yang ada disekitar wilayah bandara itu.
“Bandara Toraja yang rencananya akan diperluas menjadi Internasional Airport membutuhkan ruang terbuka hijau (RTH) bukan lahan masyarakat. Semua harus ditertibkan, sehingga kawasan hutan Mapongka tetap hijau,” pungkasnya. **
- Penulis: Gibran
