Desak Tuntaskan Kasus SIAK, Format Minta Kejari Periksa Bupati
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Rabu, 5 Agt 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae masuk dalam daftar salah satu dari ratusan orang yang akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan SIAK Disdukcapil Tana Toraja.
Namun, faktanya orang nomor satu di Kabupaten Tana Toraja itu, hingga kini belum diperiksa oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Tana Toraja.
Hal ini dipertanyakan langsung oleh Forum Mahasiswa Toraja (Format) saat audiens dengan Kasi Pidsus Kejari Tana Toraja Achmad Syauki bersama Kasi Intel Arriel Denny Pasangkin di Kantor Kejari Tana Toraja, Makale, Senin 3 Agustus 2020 lalu.
Format sekaligus pelapor menyatakan orang yang paling bertanggung jawab mulai dari proses hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan SIAK adalah bupati Tana Toraja, dimana telah menerbitkan SK Parsial sebagai dasar kegiatan. Namun sayangnya Kejaksaan Tana Toraja tak bertaring memeriksa bupati.
Menanggapi itu Kasi Pidsus Kejari Tana Toraja Achmad Syauki mengungkap, bahwa sebelumya pihaknya telah melayangkan surat panggilan untuk Bupati Tana Toraja. Sayang, Achmad tak terperinci menjelaskan kapan surat tersebut dilayangkan.
Menurut Achmad, pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap bupati dengan alasan yang bersangkutan menjalani karantina.
“Kita semua tahu Bupati ada dalam daftar, dia salah satu orang yang akan kita periksa. Kalau soal panggilan, kita sudah layangkan surat panggilan pertama. Bukan (pemeriksaan) tidak terpenuhi, cuma kan ada alasannya, istilahnya mungkin pada saat itu bapak bupati sedang dikarantina atau apa, ada bukti buktinya kok,” kata Achmad menyampaikan garis besar perkembangan penyidikan kepada perwakilan Format.
Perlu diketahui kasus dugaan korupsi pembangunan SIAK Disdukcapil Tana Toraja dilaporkan Format pada tahun 2017 lalu. Tiga tahun lebih ditangani Kejari Tana Toraja kasus yang melibatkan ratusan orang hingga menyeret Rohaniwan itu tak kunjung tuntas.
Selain di korps Adhyaksa, intelek-intelek muda Toraja tersebut juga melaporkan program yang diduga kuat mengakibatkan kerugian negara itu, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan September 2017 lalu. **
- Penulis: zonakatacom
