Bupati Mamasa Perjuangkan Peninjauan Batas Kawasan Taman Nasional Gandang Dewata
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
- print Cetak
foto Istimewa
ZONAKATA.COM – MAMASA Bupati Mamasa Welem Sambolangi kembali mengambil langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayahnya.
Ia memimpin langsung rombongan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.
Rombongan tersebut diterima oleh Direktur Konservasi Kawasan, Sapto Aji Prabowo, pada Kamis (6/11/2025).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Pemkab Mamasa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan perwakilan masyarakat yang wilayahnya berada dalam peta kawasan hutan. Pertemuan sebelumnya, yang digelar pada Oktober lalu, menghasilkan aspirasi masyarakat agar batas kawasan Taman Nasional Gandang Dewata ditinjau ulang karena dinilai tumpang tindih dengan lahan pertanian warga.
Bupati Welem mengungkapkan bahwa beberapa desa di Mamasa terkendala dalam menjalankan program percetakan sawah baru dari Kementerian Pertanian, sebab lokasi yang direncanakan justru masuk dalam kawasan hutan konservasi.
“Hal ini tidak hanya menghambat peningkatan produksi pangan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah desa dan masyarakat. Kami tidak bermaksud merusak kawasan hutan, tetapi perlu ada kejelasan batas agar warga dapat hidup layak dan mengelola tanahnya sendiri,” tegas Welem.
Menanggapi hal tersebut, pihak KLHK menyatakan siap menindaklanjuti hasil audiensi dengan langkah lapangan. Sapto Aji Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan kunjungan langsung ke Mamasa pada tahun 2026 untuk melakukan peninjauan batas kawasan yang diusulkan warga.
Langkah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan tumpang tindih kebijakan antara sektor kehutanan dan pertanian, sekaligus menjadi contoh penyelesaian konflik tenurial secara dialogis dan kolaboratif.
Bagi masyarakat Mamasa, hasil audiensi ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat membuka ruang negosiasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
- Penulis: zonakatacom
