Bupati Mamasa Ikuti Rakor Antikorupsi KPK di Jakarta, Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih
- account_circle Gibran
- calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
- print Cetak
ZONAKATA.COM – JAKARTA Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, bersama jajaran pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Mamasa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Rakor yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika ini merupakan bagian dari program strategis Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Bupati Welem hadir bersama Ketua DPRD Mamasa, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kehadiran mereka berdasarkan undangan resmi KPK nomor B/4532/KSP.00/70-75/07/2025 yang ditandatangani Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo.
Dalam surat tersebut, KPK mengacu pada Pasal 6 huruf b dan d UU No. 19 Tahun 2019 tentang tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dan pejabat strategis dari tujuh wilayah di Sulawesi Barat, yakni Provinsi Sulbar dan enam kabupaten yakni Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Pasangkayu, serta Polewali Mandar.
Para pejabat yang hadir terdiri dari bupati/walikota, ketua DPRD, sekda, inspektur daerah, kepala BPKAD, dan admin MCSP 2025.
Bupati Welem menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.
“Kami mendukung penuh langkah strategis KPK dan siap berbenah melalui tata kelola pemerintahan yang melayani dan berintegritas,” ujar Welem.
Agenda Rakor meliputi penyampaian arahan pimpinan KPK, diskusi bersama kepala daerah dan sekretaris daerah terkait persoalan korupsi, pemaparan pandangan dari ketua DPRD, serta penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi.
Beberapa isu penting yang dibahas dalam Rakor ini antara lain penguatan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP), perbaikan pengelolaan aset daerah, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penerapan sistem e-planning dan e-budgeting secara terintegrasi di seluruh daerah.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemkab Mamasa untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap kebijakan pembangunan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi demi pelayanan publik yang lebih baik.*
- Penulis: Gibran
