Mentan Amran: Negara Tidak Boleh Kalah dari Mafia Pangan
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
- print Cetak
ZONAKATA.COM – JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk terhadap praktik-praktik mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen.
Pemerintah, kata Amran, akan bertindak tegas terhadap upaya manipulasi harga dan stok pangan, terutama yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.
Mentan Amran menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Mabes Polri tengah menyelidiki dugaan permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusi yang tidak wajar di PIBC.
“Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen menjerit. Kita harus dampingi. Jangan ada segelintir orang yang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi. Negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia,” tegas Amran dalam pernyataannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
Menurut Amran, berdasarkan data dari Food Station Tjipinang dan hasil penelusuran lapangan, ditemukan indikasi manipulasi data stok di PIBC. Ia menyebut adanya ketidakwajaran dalam volume distribusi beras harian.
“Harga beras di tingkat petani dan penggilingan turun. Itu data dari BPS, bukan dari saya. Tapi di tingkat konsumen, harga justru naik. Artinya apa? Ada yang tidak beres. Lalu dari data Cipinang, biasanya distribusi beras per hari 1.000 hingga 3.500 ton. Tapi pada satu hari, selama lima tahun terakhir, tiba-tiba ada distribusi keluar 11.000 ton. Ini aneh,” ungkapnya.
Amran juga menyoroti ketimpangan keuntungan yang diperoleh middleman (tengkulak) dibandingkan petani. Ia menyebut bahwa pendapatan petani rata-rata hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan, sementara tengkulak bisa meraup keuntungan hingga puluhan triliun rupiah.
“Kalau selisih harga dari petani ke konsumen sebesar Rp2.000 per kilogram, sementara produksi kita sampai Mei ini mencapai 21 juta ton, maka pendapatan middleman bisa mencapai Rp42 triliun,” jelasnya.
Sebagai upaya memperkuat posisi petani, Amran menyebut bahwa Kementan terus menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program.
“Pupuk kita tambah, HPP dinaikkan, irigasi diperbaiki, pendampingan kita lakukan. Kita mati-matian jaga petani. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri. Kita harus hadir dan mendampingi mereka,” ujarnya.
Amran juga menyoroti pentingnya membangun sistem distribusi pangan yang lebih efisien. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk memotong rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang.
“Dengan koperasi, rantai pasok bisa kita pangkas dari yang sebelumnya 7–8 tahap menjadi hanya 3 tahap: dari produsen ke koperasi, lalu langsung ke konsumen,” terangnya.
Sebelumnya, Mentan Amran menemukan kejanggalan dalam distribusi beras di PIBC. Berdasarkan data Food Station Tjipinang, tercatat adanya distribusi keluar sebanyak 11.410 ton beras hanya dalam satu hari, tepatnya pada 28 Mei 2025.
Angka tersebut jauh di atas rata-rata harian.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam.
“Kami sudah tanyakan ke pihak terkait, tapi mereka belum bisa menjelaskan beras sebanyak itu keluar ke mana. Tidak ada data jelas. Kami akan dalami lagi. Kalau ternyata tidak sesuai, berarti ada indikasi manipulasi data,” tegas Helfi.*
- Penulis: zonakatacom
