Langgar Aturan Selaku Petahana, Bupati Ombas Batalkan Pelantikan 147 Pejabat

ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA  Buntut keputusan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang setelah melantik 147 pejabat eselon III dan IV dan dipastikan melanggar aturan pada akhirnya dibatalkan sendiri olehnya.

Pembatalan itu tertuang pada surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 800.1.3.3.24 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2024.

Surat Keputusan pembatalan 147 pejabat administrator, pengawas, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala puskesmas dan pejabat fungsional itu diperoleh dari Sekretaris Daerah Toraja Utara, Salvius Pasang, Kamis (28/3/2024).

Pejabat dilantik terdiri dari 8 Camat, 3 Kabag, 7 Sekdis, 9 Sekcam, 25 Kabid, 9 Lurah, 15 Kaubag, 13 Kasi, 35 Kepala Sekolah, 10 Kepala UPT Puskesmas, dan 5 Pengawas serta Auditor.

Diketahui sebelumnya, Bupati Ombas tanpa membaca aturan pada Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016, ia melakukan pelantikan pada Jumat 22 Maret 2024 lalu di Ruang Pola Gabungan Perkantoran Marante yang dihadiri jajaran Forkopimda dan Kepala OPD.

Padahal dalam perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah diatur secara jelas.

Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dan jika melanggar aturan itu maka petahana tersebut akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Sementara pada Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 telah dijadwalkan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Sehingga pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Ombas tersebut dapat merugikan dirinya sendiri jika masih ingin maju Pilkada Toraja Utara.

Untuk itu pelantikan terhadap 147 pejabat itu telah dibatalkan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekda Salvius Pasang saat dikonfirmasi bahwa pelantikan yang terlanjur dilakukan dibatalkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Menurutnya, kesalahan pelantikan itu diklaim bukan disengaja, sebab hanya terjadi salah penghitungan enam bulan dari penetapan calon sesuai tahapan pada PKPU Nomor 2 tahun 2024.

“Sebagai bentuk taat aturan, maka semua surat keputusan pelantikan atau pengangkatan pada Jumat, 22 Maret 2024 dibatalkan dan pejabat yang ditunjuk otomatis kembali ke jabatan semula,” ucap Salvius.

Melalui Salvius, Bupati Ombas berpesan kepada 147 pejabat yang dilantik saat itu agar tetap melaksanakan tugas pada jabatan semula sebelum pelantikan Jumat pekan lalu.

“Selaku Sekda dan Bapak Bupati meminta maaf atas kejadian yang tidak disengaja ini,” pungkasnya.

Berikut tujuh putusan pembatalan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara:
1. Nomor: 821.22 008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
2. Nomor: 821.22-009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
3. Nomor: 821.22-010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala UPT. Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
4. Nomor: 821.22-011 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala UPT. Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
5. Nomor: 821.22-012 tentang Pengangkatan Guru/ Kepala Sekolah menjadi Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
6. Nomor: 821.22-013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala UPT. Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara;
7. Nomor: 821.22-014 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsioni di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Ris/ZK