Cornelia; Jika ‘Pengrusakan’ Itu Terjadi di Atas Kawasan Hutan Jelas Akan Ada Sanksi
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Minggu, 7 Jun 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Kawasan hutan Mapongka yang kini marak diklaim oleh sejumlah oknum warga menjadi perhatian serius pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I Tana Toraja. Bahkan dari hasil penelusuran personil KPH dikawasan itu mereka menemukan fakta bahwa hampir seluruh kawasan Hutan Mapongka telah diklaim.
Menurut Kepala KPH Sadang I Tana Toraja, Cornelia Pairunan bahwa pihaknya telah menelusuri untuk mencari data dan fakta dilapangan. Dan kenyataan yang ditemukan telah terjadi pengrusakan di kawasan itu. Namun alasan sejumlah oknum warga yang ditemui petugas KPH menyebutkan bahwa lokasi yang mereka kelola itu adalah miliknya.
“Kami telah berupaya untuk menghentikan pengrusakan itu, namun mereka klaim jika itu milik mereka dengan menunjukkan bukti legalitas atas kepemilikan tanah berupa sertifikat, SPPT PBB dan ada yang juga baru sebatas klaim,” terang Cornelia, saat ditemui Jumat 5 Juni 2020.
Dikatakan jika pengrusakan kawasan Hutan Mapongka itu telah dilaporkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar. Pasalnya kawasan Hutan Mapongka adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
“Pihak Balai Gakum dan BPKH telah meminta data dan kami telah mengirimkan data dan bukti yang kami dapatkan dilapangan,” ungkap Cornelia.
Cornelia menyebut jika pengrusakan hutan itu terbukti berada dikawasan hutan maka dapat dipastikan akan mendapat sanksi. Namun menurutnya kepemilikan warga atas lahan itu masih akan diuji, untuk itu pihaknya meminta ke BPN/ATR agar salinan seluruh sertifikat yang berada diatas kawasan hutan itu diserahkan ke KPH.
“Sertifikat itu masih akan diuji, apakah berada dilokasi kawasan Hutan Mapongka atau tidak. Kewenangan pembuktian dokumen-dokumen itu adalah pihak penyelidik dan penyidik, dan kewenangan kami hanya melaporkan serta mengumpulkan dokumen itu. Namun jika terbukti pengrusakan itu diatas kawasan hutan jelas akan mendapat sanksi,” pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), Pasal 82 ayat (1), bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan atau tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2.5 Miliar.
- Penulis: zonakatacom
