ZONAKATA.COM – JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat akan tetap bersifat permanen. Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai status KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota masih dalam tahap pendalaman.
“Pembahasan soal apakah KPU menjadi badan ad hoc atau tidak hanya berlaku untuk level daerah. KPU RI tetap akan dipermanenkan,” ujar Rifqi dalam acara di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).
Menurut Rifqi, status KPU pusat tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup tugas evaluasi, koordinasi, dan pembuatan regulasi seperti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu, yang semuanya berada di tingkat pusat.
Lebih lanjut, Rifqi menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai status KPU provinsi. Ia mengungkapkan, ada beberapa fraksi yang mengajukan usulan perubahan status menjadi badan ad hoc, namun ini masih dalam proses pembahasan yang belum final.
“Belum ada pembahasan resmi di Komisi II mengenai KPU provinsi. Beberapa fraksi sudah menyampaikan pendapat, namun itu belum menjadi sikap resmi. Kami masih mendalami isu ini,” kata Rifqi.
Ia juga menambahkan bahwa terlalu cepat mengeluarkan pendapat bisa menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu.
Isu perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi badan ad hoc sempat mencuat beberapa waktu lalu, memicu pro dan kontra.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay, sebelumnya mengusulkan agar KPU hanya menjadi badan ad hoc selama dua tahun, dengan tujuan menghemat anggaran negara, terutama pada tahun-tahun non-pemilu.
“Kami berpikir, mengapa harus menghabiskan anggaran besar untuk lembaga yang hanya bekerja pada tahun-tahun pemilu?” kata Saleh dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen pada akhir Oktober 2024 lalu.
Namun, meski ada usulan tersebut, keputusan final mengenai status KPU di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi II DPR RI.**
