ZONAKATA.COM – JAKARTA Mendagri Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bersikap netral pada Pilkada 2020.
Tito dalam acara ‘Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020’, bahkan meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggota KPU dan Bawaslu yang tidak netral demi memberikan efek jera.
“Saya memohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, Polri, Kejaksaan, kita sampaikan juga kalau ada oknum-oknum yang tidak netral, pidanakan, tindak tegas untuk berikan contoh kepada yang lain, untuk memberikan efek jera bagi yang lain,” kata Tito.
Mendagri Tito mengatakan, netralitas KPU dan Bawaslu merupakan syarat penting agar peserta pilkada dapat menghargai dan memercayai kedua lembaga tersebut. Namun, menurut Tito, menjaga netralitas KPU dan Bawaslu bukanlah perkara mudah, terutama yang berada di tingkat daerah.
“Begitu ada pemilihan, saya tidak katakan semua, tetapi ada daerah-daerah yang sengaja memasang orangnya di KPU atau Bawaslu, mungkin di kabupaten, apalagi di bawahnya,” kata Tito, seperti yang dilansir dari kompas.com, Selasa (20/10).
Dikatakan, potensi sikap tidak netral juga dapat muncul dari penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa bahkan di tingkat TPS. Mereka memang sengaja ingin mencari keuntungan lewat ajang pilkada.
“Untuk menjamin netralitas teman-teman di jajaran KPU Bawaslu di tingkat bawah itu tak gampang, apalagi yang Ad Hoc,” kata Tito.
Untuk itu, Tito menegaskan pentingnya menjaga netralitas KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada. Ia pun mengaku telah meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindak setiap penyelenggara yang melakukan pelanggaran.
“Ketegasan yang menjadi kunci, di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU, Bawaslu dan juga pengawasan yang ketat”. Pungkasnya.**