Pemprov Sulsel Perkuat Langkah Antisipatif Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan 2026

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Penguatan ini menitikberatkan pada stabilisasi harga, pengamanan pasokan pangan, serta sinergi digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, saat memberikan arahan pada High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/2/2026).

Forum bertema stabilisasi harga menjelang HBKN serta penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah itu menjadi ajang konsolidasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi digital.

Dalam arahannya, Fatmawati Rusdi mengingatkan bahwa inflasi Sulsel perlu dicermati serius. Inflasi bulanan Januari 2026 tercatat 0,47 persen, sedikit melandai dari Desember 2025 sebesar 0,49 persen. Namun secara tahunan, inflasi mencapai 4,11 persen (year on year).

“Ini mengindikasikan tekanan harga berpotensi meningkat apabila inflasi bulanan tetap tinggi secara konsisten,” tegasnya.

Sejumlah komoditas pangan disebut masih menjadi penyumbang utama inflasi, di antaranya beras, aneka cabai, ikan bandeng, ikan layang, ikan cakalang, telur ayam ras, hingga udang basah. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, potensi gangguan pasokan komoditas strategis tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan analisis harga awal Februari 2026, beberapa komoditas tercatat berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Cabai rawit, yang sebelumnya menjadi penahan inflasi, kini menunjukkan tren kenaikan harga di sejumlah wilayah.

Dari sisi inflasi tahun kalender, Sulsel mencatat inflasi 0,47 persen (year to date), lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2025 (-0,75 persen) dan 2024 (0,36 persen). Kondisi ini memperkuat urgensi langkah intervensi yang terukur.

“Intervensi stabilisasi harga dan penguatan pasokan pangan harus digencarkan. TPID kabupaten/kota harus fokus pada komoditas strategis dan bergerak cepat berbasis data,” ujarnya.

Wagub juga menyoroti neraca pangan Sulsel per Desember 2025. Ketahanan stok beras mencapai 561 hari dan jagung 29 hari. Namun beberapa komoditas berada dalam kondisi defisit, seperti kedelai minus tujuh hari dan bawang putih minus 26 hari, sementara cabai rawit hanya memiliki ketahanan lima hari.

“Beberapa sudah lampu merah, apalagi jika terjadi arus keluar pasokan dari Sulawesi Selatan. Ini perlu langkah antisipatif,” katanya.

Untuk merespons kondisi tersebut, ia meminta optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai regulasi guna mendukung operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 24 kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama antar daerah dalam mengelola komoditas surplus dan defisit.

Di sisi lain, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai penguat ekonomi. Ia menyebut hampir separuh penduduk Sulsel merupakan generasi digital yang menjadi modal penting transformasi layanan publik.

Selama tiga tahun berturut-turut, Sulsel meraih predikat juara nasional TP2DD. Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti inovasi berkelanjutan dan perluasan cakupan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Ia juga meminta peran aktif Bank Sulselbar dalam memperkuat edukasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta memperluas kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, dan cash management system.

“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mencegah kebocoran anggaran, dan memperkuat akuntabilitas publik,” pungkasnya.