Ketua DPRD Sulsel Apresiasi Penurunan Kemiskinan dan Inovasi Ramadhan Leadership Camp 2026
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
- print Cetak
ZONAKATA.COM – MAKASSAR Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rahmawati Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat terwujud melalui sinergi solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama Ramadan.
Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemprov Sulsel, termasuk penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam enam tahun terakhir serta penyelenggaraan Ramadhan Leadership Camp sebagai inovasi peningkatan kapasitas ASN.
“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.
Rahmawati berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Sulawesi Selatan secara berkelanjutan lima tahun ke depan.
Ia mengaku semula mengira kegiatan tersebut hanya berfokus pada penguatan spiritual. Namun, menurutnya, materi yang disajikan justru komprehensif dan relevan dengan tugas ASN.
“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” ucapnya.
Pada sesi Forkopimda, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, memaparkan peran penegak hukum dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan barang milik daerah, keterbukaan informasi publik, efektivitas pemanfaatan aset, profesionalitas aparatur, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nasri, mengulas peran Polri dalam mendukung good governance, dengan fokus pada transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti sejumlah area rawan, seperti pengelolaan dana desa, perizinan dan investasi, serta proses pengadaan barang dan jasa.
Dari perspektif pertahanan wilayah, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, menjelaskan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil serta penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial.
Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemprov Sulsel berharap lahir aparatur yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga berkarakter, berintegritas, serta konsisten menerapkan prinsip good governance demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)
- Penulis: zonakatacom
