Kemenkeu Dorong APBD Berkualitas di Ramadhan Leadership Camp 2026
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
- print Cetak
ZONAKATA.COM – MAKASSAR Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menekankan pentingnya mewujudkan APBD yang berkualitas dan berdampak dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Senin (23/2/2026).
Dalam paparannya bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”, Adriyanto menegaskan perlunya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan global dan domestik tahun 2026.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah lebih adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran. APBD, kata dia, harus menjadi instrumen pembangunan yang nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk KUA–PPAS dengan KEM–PPKF. Sinkronisasi ini dinilai krusial agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Adriyanto juga mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD berpotensi menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, ia menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.
“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia mendorong agar komposisi belanja lebih diarahkan pada sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah kajian menunjukkan daerah dengan belanja produktif yang dominan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi.
Percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal, juga menjadi perhatian. Penumpukan serapan anggaran di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.
Adriyanto turut mendorong pemanfaatan pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Digitalisasi keuangan daerah juga disebut sebagai strategi penting untuk meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak, dan mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat.
Di akhir pemaparannya, Adriyanto menegaskan peran strategis aparatur sipil negara (ASN) daerah dalam memastikan APBD tidak hanya akuntabel secara administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dari WTP menuju outcome nyata. Akuntabilitas keuangan harus dilengkapi dengan akuntabilitas kinerja,” pungkasnya.
Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi forum penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan, penganggaran, dan pengawasan, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
- Penulis: zonakatacom
