[HOAX] Isu Perusahaan Israel Investasi di Luwu Utara, Gubernur Sulsel: Tidak Ada Izin dari Provinsi
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
- print Cetak
![[HOAX] Isu Perusahaan Israel Investasi di Luwu Utara, Gubernur Sulsel: Tidak Ada Izin dari Provinsi](https://zonakata.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-24-at-21.05.27.webp "[HOAX] Isu Perusahaan Israel Investasi di Luwu Utara, Gubernur Sulsel: Tidak Ada Izin dari Provinsi 1")
ZONAKATA.COM – MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Israel untuk berinvestasi di wilayah Sulsel.
Penegasan itu disampaikan Andi Sudirman menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan investasi perusahaan berafiliasi Israel di Kabupaten Luwu Utara.
“Prinsipnya, tidak ada izin untuk perusahaan apa pun yang berafiliasi dengan Israel untuk berinvestasi di Sulsel. PTSP kami tidak akan mengeluarkan izin,” tegas Andi Sudirman dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan dalam pemberian izin pengusahaan panas bumi. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat sesuai regulasi yang berlaku.
Meski demikian, Andi Sudirman menyatakan bahwa jika terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Israel, maka Pemprov Sulsel akan meminta dilakukan evaluasi kembali.
“Jika itu dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka kita akan meminta untuk dilakukan evaluasi ulang,” ujarnya.
Gubernur juga meluruskan informasi yang mengaitkan proyek panas bumi dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Luwu Utara, termasuk pembangunan jalan menuju Kecamatan Seko.
Menurutnya, pembangunan jalan di Seko telah direncanakan sejak periode kepemimpinannya sebelumnya dan bersumber dari APBD serta APBN.
“Terkait pembangunan jalan di Seko sudah direncanakan sejak periode kami sebelumnya dan murni dari APBD dan APBN. Jadi tidak terkait dan itu hoaks,” jelasnya.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, tetap berkomitmen menjalankan kewenangan sesuai regulasi serta menjaga prinsip kehati-hatian dalam setiap proses perizinan investasi di daerah.
- Penulis: zonakatacom
