ZONAKATA.COM – MAMASA Sebuah video pernyataan resmi Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, tengah viral dan menyita perhatian publik, khususnya kalangan tenaga pendidik.
Dalam video yang tersebar luas melalui berbagai platform media sosial dan grup WhatsApp para guru, Bupati menyampaikan peringatan keras terhadap praktik pemotongan Dana Sertifikasi dan Dana Afirmasi Khusus (Dacil) yang seharusnya diterima utuh oleh para guru.
Dalam video tersebut, Bupati dengan tegas menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan atau menerima setoran dari pemotongan dana tersebut akan diproses secara hukum.
Penegasan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku pemotongan, tetapi juga kepada guru yang menyetorkan dana tanpa melaporkannya kepada pihak berwenang.
“Saya akan kasuskan, baik pemberi maupun penerima. Dan ingat jika depan saya tahu sendiri maka ingat konsekuensinya,” ujar Bupati dengan nada serius.
Pernyataan tegas ini merupakan bentuk respons atas masih adanya laporan mengenai pemotongan dana yang merupakan hak penuh guru.
Bupati Welem meminta agar video tersebut disebarluaskan seluas mungkin sebagai peringatan dan pedoman bagi seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Mamasa.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan pemotongan terhadap Dana Sertifikasi maupun Dana Afirmasi Khusus.
Kedua jenis dana ini, menurutnya, adalah bentuk dukungan penuh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Dana Afirmasi Khusus ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mendukung pelatihan guru, dan membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, Dana Sertifikasi adalah tunjangan profesi bagi guru yang telah memenuhi syarat kompetensi dan telah lulus sertifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Langkah tegas Bupati Mamasa ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
Banyak pihak yang mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas penyaluran dana pendidikan dan melindungi hak-hak guru.
Pernyataan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.
Bupati berharap, dengan adanya peringatan terbuka ini, praktik-praktik ilegal seperti pemotongan dana bisa dihentikan sepenuhnya dan hak para guru bisa sampai secara utuh tanpa potongan apa pun.*
