ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Saat aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPTU) berlangsung di depan gedung DPRD, ketahuan ada pejabat daerah ikut ditengah para demonstran.
Kurang lebih seribu orang dari AMPTU mendatangi kantor DPRD Toraja Utara, Rabu (20/4) kemarin untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa tujuh poin tuntutan yang ditujukan kepada badan eksekutif dan legislatif.
Pantauan dilapangan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah tingkat camat dan lembang (desa) tak sedikit ketahuan menyamar sebagai demonstran menggunakan pakaian biasa dan menutupi kepala sambil memakai masker.
Menanggapi adanya ASN ikut demo, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong menyampaikan bahwa, sebelum adanya aksi dari AMPTU, Ia sudah sering mengingatkan aparatur negara untuk mematuhi dan mempedomani aturan.
“Ada aturan mengatur itu, dan jika benar terbukti, maka akan kita lihat aturan yang dilanggar dan manispeknya,” ujarnya saat ditemui, Kamis (21/4).
Saat memimpin apel pagi Rabu (20/4) kemarin, Wabup Dedi Palimbong mewanti-wanti dan mengingatkan para ASN untuk tidak boleh ikut demo dan akan dilaporkan kepada Bupati Toraja Utara sebagai pembina pegawai.
“Apel pagi saya sempat tanyakan, karena saya dengar ada ASN membiayai demonstran, dan saya cek yang bersangkutan sudah klarifikasi dan mengaku tidak melakukannya,” ungkap Dedi.
Katanya, Ia juga telah melakukan komunikasi bersama Bupati Yohanis Bassang yang sedang berada di luar kota, dan menegaskan bahwa tidak pernah menyuruh demonstran.
“Saya cek ke pak bupati, beliau (bupati) bilang tidak pernah mengarahkan dan ikut-ikutan dalam aksi, namun soal menyampaikan aspirasi itu wajar karena suara rakyat,” terang Dedi.
Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama sempat menanyakan kepada demonstran di ruang rapat paripurna saat menerima aspirasi AMPTU terkait tersebarnya suara rekaman ASN yang melakukan provokasi kepada massa demonstran sebelum aksi dilakukan.
“Kita akan telusuri rekaman itu dan cari orangnya, kalau kedapatan akan diserahkan ke badan kepegawaian dan melihat aturan yang dilanggar untuk diberi sanksi,” tutup Nober. (*)
Ris/ZK
