Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar : Pengawas Harus Paham Aturan
- account_circle Gibran
- calendar_month Rabu, 2 Sep 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penguatan Hukum terhadap Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, Senin 1 September 2020.
Dalam sambutannya, Fritz meminta jajaran pengawas pilkada memahami peraturan yang ada. Ia juga menyatakan kewenangan Bawaslu berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada) berbeda. Karena itu, dia meminta harus sering membaca bagaimana peraturan untuk pemilu dan peraturan dalam pilkada.
“Ada banyak peraturan yang berubah. Jadi banyak proses yang akan dipelajari,” sebut Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Data Informasi (Datin) Bawaslu RI ini.
Dia melanjutkan, situasi pandemi Covid-19 menambah kerumitan dalam mengawasi sekaligus menghadirkan keadilan Pilkada Serentak 2020.
“Ada kendala teknis ketika kita melakukan pengawasan di tengah pandemi Covid-19 dalam melaksanakan tugas. Saya berharap Panwas Kecamatan tidak pernah lelah untuk menjawab pertanyaan dari Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS,” tuturnya.
Fritz mengungkapkan Bawaslu hadir untuk memastikan keadilan pemilu ataupun pilkada.
“Ada hak pemilih yang perlu dilindungi dan ada hak peserta pemilihan. Jadi fungsi Bawaslu adalah untuk memastikan tata cara mekanisme dan prosedur yang dibuat oleh UU dan PKPU,” tegasnya.
“Mari kita lakukan kewenangan kita di dalam melaksanakan fungsi yang harusnya kita lakukan! Fungsi kita adalah menjadi satu tubuh yaitu menjadi Badan Pengawas Pemilu. Pengawas pemilu akan selalu diuji kesabaran, ketelitian, dan keberanian dalam menegakkan keadilan pemilu. Jangan pernah merasa sendiri ini. Tugas kita ini secara bersama membagun demokrasi yang baik,” tambah pengajar Hukum Tata Negara di STIH Indonesia Jentera tersebut.
Dirinya menunjuk pengawas Ad hoc (sementara) harus melakukan pengawasan dengan detail.
“Jika ada informasi awal lakukan penelusuran, buat dalam form A (hasil pengawasan) dan kajian serta cari buktinya,” begitu Fritz memberikan pesan.
Sedangkan Ketua Bawaslu Toraja Utara, Andarias Duma menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan Bawaslu RI dan pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) yang hadir.
“Kami berharap penguatan ini nantinya menjadi bekal untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020 sesuai dengan Undang-Undang sesuai pedoman. Baik itu PKPU, Perbawaslu (Peraturan Bawaslu), dan aturan yang lainnya,” ungkapnya.
Dalam kunjungan ini, Fritz didampingi beberapa pimpinan Bawaslu Sulsel seperti Kordiv Hukum; Adnan Jamal, Kordiv Penyelesaian Sengketa; Asradi serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum, dan Datin Bawaslu Sulsel Nurmalawati Pulubuhu. Hadir pula Panwascam dan staf HPPS (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) se-Kabupaten Toraja Utara.
Ajhie Tangkesalu
- Penulis: Gibran
