Pemprov Sulsel Kembali Raih WTP, Catat Rekor 5 Kali Beruntun Sejak 2021

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian ini menjadi raihan opini WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (4/6/2026). Laporan tersebut diterima oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.

Dalam penyampaian hasil pemeriksaan, Nyoman menegaskan bahwa berdasarkan seluruh hasil audit yang dilakukan, BPK memberikan opini tertinggi terhadap laporan keuangan Pemprov Sulsel.

“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman.

Ia turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas keberhasilan mempertahankan opini WTP.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen serta konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Sudirman, opini WTP yang kembali diraih Pemprov Sulsel bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga menjadi indikator penting meningkatnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.

Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.

Karena itu, ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.