Buntut Mutasi oleh Bahtiar Baharuddin, FAKTA Sulsel Demo Minta Usut Dugaan Pelanggaran dan Copot Pj Sekda Sulsel

ZONAKATA.COM – MAKASSAR Front Aktivis Kerakyatan (FAKTA) Sulsel melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel dan Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin 20 Mei 2024.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan kebijakan Pemprov Sulsel yang dilakukan saat dipimpin oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin. Mereka berdalih adanya dugaan pelanggaran Norma, Standar, Prosedur dan Ketentuan peraturan perundang-undangan (NSPK) dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural di Lingkup Pemprov Sulsel yang dilakukan oleh Bahtiar Baharuddin pada 24 April 2024 lalu.

“Adanya dugaan Pelanggaran NSPK dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin,” ungkap Ketua Front Aktivis Kerakyatan (FAKTA) Sulsel, Muslimin.

Dugaan pelanggaran itu, diantaranya adanya rekayasa (pemalsuan) dokumen penilaian kinerja terhadap PNS yang tidak memenuhi syarat dimutasi, memberikan informasi yang tidak benar kepada BKN dan Mendagri sehingga adanya nonjob dan demosi terhadap beberapa pejabat, secara sengaja tidak melibatkan anggota tim penilai kinerja, dan proses penyusunan mutasi jabatan yang dikendalikan oleh Pj Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad.

“Dugaan pelanggaran NSPK diantaranya, kurang lebih 150 pejabat Eselon III dan Eselon IV yang dimutasi belum menduduki jabatan selama 2 tahun, adanya pejabat yang didemosi dari jabatan tanpa dasar yang jelas, dan adanya pengangkatan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan surat persetujuan Mendagri Nomor 100.2.2.6/2908/OTDA, tanggal 22 April 2024,” bebernya.

Mereka pun mendesak Mendagri untuk membatalkan persetujuan pelantikan tersebut sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2623/OTDA, tanggal 5 April 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2908/OTDA, tanggal 22 April 2024. Sama halnya untuk BKN, diminta agar membatalkan surat Persetujuan Teknis yang menjadi dasar pelantikan itu. “Kita juga menuntut agar memberhentikan Andi Muhammad Arsjad dari jabatan sebagai Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Apalagi dalam Surat Persetujuan Mendagri terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Apabila dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta data yang disampaikan tidak benar, maka Persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah ”.

“Dengan dugaan pelanggaran itu, pelantikan itu bisa dinyatakan tidak sah. Kenapa bisa BKN dan Mendagri menyetujui usulan kebijakan Pj Gubernur untuk pelantikan itu?,” cetusnya.

Pihaknya pun telah bersurat kepada Kepala Kejati Sulsel dan menuntut agar dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam proses mutasi itu. Serta menuntut DPRD Sulsel untuk melakukan pemanggilan dan permintaan penjelasan dari pejabat terkait.

FAKTA Sulsel juga meminta Pj Gubernur Sulsel yang baru saja dilantik, Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk bisa mengambil kebijakan membatalkan keputusan pelantikan yang dilakukan oleh Bahtiar Bahruddin.

“Kita minta agar membatalkan keputusan pelantikan itu, serta meminta copot Andi Muhammad Arsjad dari jabatannya Pj Sekda Sulsel, dan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas dugaan pelanggaran ini,” pungkasnya.