Wali Kota Makassar Diduga Halangi Acara Jalan Santai Gibran Raka di Makassar
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
- print Cetak
Walikota Makassar, Mohamad Ramdhan Pomanto (int)
ZONAKATA.COM – MAKASSAR Wali Kota Makassar Mohamad Ramdhan Pomanto alias DP disinyalir menjegal aktivitas warga yang bersimpati kepada Gibran Rakabuming Raka yang akan mengikuti jalan sehat di Makassar pada Sabtu, 25 November 2023 yang diselenggarakan oleh AAS Community.
Bahkan, Lurah melarang para penjabat RW dan RT untuk menyebarkan kupon jalan sehat yang akan dihadiri Gibran.
“Jangan lagi kamu sebarkan kupon jalan sehat tersebut. Kalau kamu bagi, namamu bisa hilang dari calon pemilihan ketua RT,” ujar Lurah kepada mantan ketua RT di Kecamatan Makassar yang tidak ingin disebut namanya, Rabu malam (22/11/2023).
Ucapan mantan ketua RT tersebut menirukan kata-kata adiknya yang ditelepon oleh salah seorang Lurah yang memerintahkan agar dia tidak lagi membagi kupon jalan sehat tersebut kepada warganya.
Meskipun ada larangan membagi kupon, namun dia tetap akan membagikan kupon tersebut kepada warganya.
Melarang warga Kota Makassar mengikuti Jalan Sehat yang bertabur hadiah sama dengan menghalangi rezekinya orang lain. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada warga yang mendapat rezeki dari kegiatan itu dengan memenangkan salah satu jenis hadiah yang telah disiapkan oleh panitia.
“Kalau nama saya akan dihilangkan dari pencalonan ketua RT, biarmi. Saya akan tetap bagi kupon tersebut kepada warga,” tegas Ramli.
Cara lain DP menghalangi warganya untuk menghadiri acara jalan sehat bersama Gibran, adalah dengan memerintahkan kerja bakti di seluruh RT/RW pada hari Sabtu.
Perintah kerja bakti pada hari Sabtu nanti (25/11/2023) dianggap penekanan. Konon kabarnya para ketua dan penjabat ketua RT/RW akan diabsen di lokasinya masing-masing.
Perintah tersebut mengindikasikan dengan jelas sikap DP yang menjegal jajaran pemerintahannya, mulai dari Camat, Lurah hingga ketua RT/RW untuk mengikuti jalan sehat bersama Gibran.
Larangan tersebut sebenarnya tidak perlu ada, sebab dalam dunia demokrasi larang-melarang dari penguasa seperti itu merupakan sesuatu yang tidak wajar. (*)
- Penulis: zonakatacom
