Polisi Yang Tidak Netral, Akan di Tindak Tegas
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Sabtu, 6 Apr 2019
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Kapolres Tana Toraja AKBP Julianto P. Sirait, menegaskan bahwa polisi itu netral dan tidak terlibat dengan politik praktis.
Dikatakan, perintah netralitas Polri telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan kepolisian harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
“Saya telah memerintahkan Kasi Propam untuk menindak tegas, setiap personil yang terbukti terlibat mendukung salah satu caleg atau pasangan capres,” kata Julianto.
Dijelaskan, bahwa untuk menjamin kualitas netralitas Polri pada pemilu mendatang pimpinan Polri juga telah mengeluarkan Surat Telegram tentang perintah menjaga Netralitas serta Larangan Politik Praktis bagi anggota Polri.
Berikut 14 larangan anggota Polri yang tertuang dalam Surat Telegram bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019:
- Dilarang ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg.
- Dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun tim sukses pada giat Pemilu 2019.
- Dilarang menggunakan, memesan, memasang dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut Pemilu 2019 (gambar/lambang capres dan cawapres serta caleg maupun parpol).
- Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam melaksanakan tugas pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
- Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto capres dan cawapres serta caleg baik melalui media massa, media online dan medsos.
- Dilarang foto bersama dengan capres dan cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.
- Dilarang foto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres/cawapres, caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ ketidaknetralan Polri.
- Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres dan cawapres, caleg maupun parpol.
- Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses capres dan cawapres serta caleg.
- Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres dan cawapres, caleg maupun parpol tertentu.
- Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik capres dan cawapres, caleg maupun parpol.
- Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golput.
- Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara pemilu 2019.
- Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). **
- Penulis: zonakatacom
