Rapat Bersama Ombas Terkait Pembangunan Jembatan Kembar Malango’, Warga Ingin Dibayar Sesuai Aturan
- account_circle Gibran
- calendar_month Rabu, 23 Mar 2022
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TORAJA UTARA Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melaksanakan Forum Rapat Sosialiasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Rencana Pembangunan Jembatan Kembar Malango’.
Rapat yang dihadiri pula jajaran Forkopimda itu dipusatkan di Ruang Pola Perkantoran Gabungan Dinas Bukit Marante di Kecamatan Tondon, Rabu (23/3).
Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang saat membuka rapat menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut mendukung program pembangunan jembatan kembar di Malango’.
“Warga yang punya tanah disekitar lokasi pelebaran, atas nama pemerintah daerah penuh kerendahan hati, maka saya ucapkan apresiasi kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan jembatan kembar di Malango’ yang turut mendukung,” ungkapnya.
Lanjut Bupati Ombas, sapaan Yohanis Bassang berhadap kepada masyarakat setempat agar berjiwa besar dan memberikan tanahnya untuk diganti oleh Pemkab Toraja Utara.
Ombas ingatkan warga jika dalam waktu dekat tanah warga akan dinilai Tim Appraisal, dan kedua kalinya akan dinilai berdasarkan nilai jual objek pajak, kemudian berdasarkan zona nilai tanah, harga pasar dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Saya berharap Ta Kamali’ Tondokta untuk membangun daerah ini,” ungkapnya.
Ombas tegaskan jika pemerintah daerah tidak berniat setitikpun ingin mengambil keuntungan dari masyarakat, dan meminta kepada tim untuk segera membuat agenda dan mempertemukan Tim Appraisal dan masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jembatan kembar.
Turut hadir pada rapat tersebut yakni Dandim 1414 Tana Toraja, Letkol Inf. Amril Hairuman Tehupelasury, Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Erianto L. Paundanan, Wakapolres Toraja Utara Kompol Marthen, Sekda Salvius Pasang, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Kepala Bagian terkait, dan perwakilan masyarakat setempat yang terkena pelebaran pembangunan jembatan kembar Malango’.
Mewakili masyarakat yang tanahnya akan dipakai pembangunan jembatan, Terry Banti menyampaikan tidak ada hak untuk menghalangi kegiatan pembangunan dan program pemerintah.
“Namun, kami hanya ingin perlu ketahui ukuran tanah yang akan diambil, nilai appraisal berapa dan kami ingin tanah kami dibayarkan sesuai asas aturan,” pungkas Terry.
Terry juga menyampaikan kepada Pemkab Toraja Utara melalui Bupati Yohanis Bassang bahwa, akan mendukung program pemerintah selama itu demi kepentingan banyak masyarakat.
Ris/ZK
- Penulis: Gibran
