TKD Dirumahkan Tanpa Batas Waktu, DPRD Tana Toraja Desak Bupati Keluarkan SK
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Rabu, 9 Feb 2022
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Kerja Ketua DPRD Tana Toraja, Kecamatan Makale, Selasa (9/2).
Selain pembahasan mutasi Kepala Sekolah dan kejelasan penertiban Surat Keputusan (SK) Kepala Lingkungan, RT dan Hansip, menarik dibahas yaitu kejelasan SK Tenaga Kontrak Daerah (TKD) tahun 2022.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi didampingi Wakil Ketua I, Evivana Rombe Datu itu meminta dan mendesak Bupati Theofilus Allorerung secepatnya mengeluarkan SK TKD.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Toraja, Samuel Tande Bura menyampaikan terkait ribuan TKD dirumahkan sesuai perintah pada surat edaran yang menjelaskan tidak diperbolehkan TKD masuk kerja jika SK Bupati Tana Toraja belum keluar.
Terkecuali bagi TKD yang bekerja di empat dinas yaitu Dinas Satpol PP, Pemadam Kebakaran (Damkar), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan RSUD Lakipadada.
“Terkecuali bagi empat dinas, TKD diluar dinas tersebut dilarang masuk kerja dan mulai berlaku sejak Januari,” ujar Samuel.
Lanjutnya menerangkan Bupati Theofilus Allorerung meminta kepada dinas-dinas agar mengajukan nama-nama TKD yang diusulkan.
Welem Sambolangi menanggapi permasalahan dan curhatan nasib para TKD, kini mendesak Bupati Theofilus agar segera menerbitkan SK TKD tahun 2022 yang dianggap memenuhi syarat dasar untuk menjalankan tugas.
Ia juga menanyakan kejelasan kepada pemerintah daerah bahwa pada surat edaran tidak diperbolehkan masuk kerja bagi TKD tersebut tidak memiliki batas waktu.
“Tidak ada kejelasan sampai kapan mereka dilarang bekerja, dan itu menjadi kegelisahan bagi honorer,” ungkap Welem.
Welem Sambolangi berharap tindak lanjut percepatan segera dilakukan pemerintah daerah, sehingga ada dasar melaksanakan tugas bagi TKD.
“Bagi kami sebagai wakil rakyat, apapun mekanismenya berikan SK bagi mereka yang berhak mendapatkannya, jangan ada kepentingan politik dan tim-tim yang ikut campur,” tegasnya.
Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Anthon Toding, Kepala BKPSDM, Joni Tonglo, Kepala Inspektorat, Damoris Sembiring, Asisten I, dan Kabag Pemerintahan Setda Tana Toraja. (*)
Ris/ZK
- Penulis: zonakatacom
