Komisi III DPRD Tana Toraja Minta BPN Hentikan Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan Mapongka
- account_circle zonakatacom
- calendar_month Jumat, 5 Jun 2020
- print Cetak
ZONAKATA.COM – TANA TORAJA Komisi III DPRD Tana Toraja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak BPN/ATR, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I Tana Toraja, Jumat (5/6) terkait polemik di kawasan hutan Mapongka.
RDP itu dilaksanakan karena adanya masalah yang terjadi di kawasan hutan Mapongka yang kini marak diklaim oleh sejumlah oknum warga. Bahkan disinyalir sudah ada sejumlah bidang tanah di kawasan itu telah memiliki SPPT bahkan sudah ada yang memiliki sertifikat.
Adanya sertifikasi dan aktivitas jual beli didalam kawasan hutan Mapongka menjadi perhatian serius dari anggota dewan khususnya dari Komisi III DPRD. Ketua Komisi III, Nicodemus P. Mangera meminta semua pihak terbuka terkait masalah ini.
“Pihak BLHD, KPH Saddang I dan BPN/ATR untuk melakukan koordinasi mengenai peta dan data data wilayah yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan lindung yang telah menjadi milik Pemda dan data-data wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT),” kata Nico.
Diketahui, hamparan Hutan Kawasan HPT Mapongka awalnya seluas 864 ha yang meliputi wilayah administrasi Lembang Marinding, Kelurahan Rantekalua, Kelurahan Tampo dan Kelurahan Buntu Tangti.
Menurut Kepala KPH Sadang I Tana Toraja, Cornelia Pairunan bahwa sudah ada SK dari Kementrian Kehutanan yang menyerahkan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk dikelola oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan.
“Dari luas kawasan itu ada 100 Ha yang dikelola oleh Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), termasuk ada permohonan dari Pemda Tana Toraja seluas 103 Ha,” jelas Cornelia.
Sementara itu, terkait adanya sertifikat dikawasan Hutan Mapongka, Kepala BPN/ATR Dekasius Sulle mengatakan bahwa proses dalam pembuatan sertifikat memiliki mekanisme sendiri dan tidak serta merta diterbitkan.
“Salah satunya harus memiliki alas hak dan ada pengakuan dari pemerintah setempat. Selain pengajuan permohonan penerbitan sertifikat itu kita umumkan selama dua bulan. Kalau ada yang komplain jelas kita tidak terbitkan,” jelas Dekasius.
Menanggapi hal tersebut Nico Mangera meminta kepada pihak BPN untuk memberikan data dan nama-nama pemilik sertifikat yang sudah terbit dan diduga berada di kawasan Hutan Mapongka untuk diberikan ke pihak KPH agar diverifikasi apakah masuk kawasan hutan atau tidak.
“Kita berharap kepada pihak BPN/ATR untuk memberikan data-data sertifikat yang sudah diterbitkan dikawasan hutan produksi terbatas Mapongka dan sekitarnya kepada Pemda, UPT KPH Saddang I dan DPRD Tana Toraja dalam rangka sinkronisasi batas-batas wilayah kehutanan maupun yang telah diserahkan kepada Pemda,” harap Nico.
Komisi III DPRD Tana Toraja berdasarkan hasil RDP itu mengeluarkan sejumlah rekomendasi, salah satunya meminta pihak BPN/ATR untuk tidak menerbitkan sementara sertifikat dikawasan hutan Mapongka dan sekitarnya khususnya kawasan disekitar akses masuk Bandara Toraja.
- Penulis: zonakatacom
