ZONAKATA.COM – ENREKANG Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik pada Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat kantor DPRD Enrekang, Rabu (21/8/2024).
Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang, Ari Prabowo, yang juga memimpin pengambilan sumpah jabatan.
Sekretaris DPRD Enrekang, Kadir Loga, menyampaikan bahwa pimpinan sementara DPRD ditunjuk dari dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024.
Partai Nasdem dengan 9 kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 5 kursi berhak menempatkan kadernya sebagai pimpinan sementara DPRD.
“Ikrar Eran Batu dari Partai Nasdem ditunjuk sebagai Ketua Sementara, sedangkan Abdul Rahman Zulkarnain dari PAN sebagai Wakil Ketua Sementara,” jelas Kadir.
Berikut Daftar Anggota DPRD Enrekang Terpilih Periode 2024-2029:
Dapil 1
1. Arsyad Gawi (Nasdem)
2. Idris Sadik (Golkar)
3. Mukhlis (Nasdem)
4. Makin (PKB)
5. Asrul Annas Nasir (PKS)
6. Runjaya (PPP)
7. Nurul Hikmah (Nasdem)
8. Rahmat (Demokrat)
9. Ismail Hamid (PAN)
10. Ali Suryaji Kartono (Hanura)
Dapil 2
11. Nurafni Rajuddin (Nasdem)
12. Saipul Sapa (PAN)
13. Ikrar Eran Batu (Nasdem)
14. Saharuddin (Golkar)
15. Sapril (PKS)
16. Karama (PPP)
17. Hawa (Nasdem)
18. Abdul Rahman Zulkarnain (PAN)
19. Sumami (PKB)
20. H. Chairul Tahir (PBB)
21. Dedi Abrar Hamsir (Nasdem)
Dapil 3
22. Hamzah (Nasdem)
23. Racmad Shaleh (Golkar)
24. Muh Ma’ruf Arifin Bando (PAN)
25. Sudirman Tahir (PKB)
26. Umar (Nasdem)
27. Henri (Golkar)
28. Hairul (Demokrat)
29. Nurhayati (PAN)
30. Andi Umar Muchtar (PKS)
Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat.
Kegiatan ini menandai dimulainya tugas baru bagi para legislator yang akan mengemban amanah rakyat selama lima tahun ke depan.
Dengan kepemimpinan sementara dari Nasdem dan PAN, diharapkan DPRD Kabupaten Enrekang mampu menjalankan fungsi legislatif dengan baik, serta mengawal berbagai kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah yang lebih baik.
