ZONAKATA.COM – PAREPARE Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (17/3/2025).
Kegiatan ini digelar di Kantor Gubernur juga diisi dengan pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja TPAKD Provinsi Sulsel Tahun 2025.
Fokus utamanya adalah menyelaraskan dan mengevaluasi program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, serta melakukan sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten/kota guna menciptakan pemerintahan yang sehat dan efektif.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menekankan pentingnya rapat ini untuk menyamakan persepsi dan menyinkronkan program.
“Ada kesamaan program antara pemerintah kota dan provinsi. Program inilah yang kita perkuat, sambil tetap menjalankan program-program lainnya,” ujar Tasming.
Selain itu, rapat juga membahas pentingnya akses keuangan di daerah, arah strategis perluasan akses keuangan, serta program kerja TPAKD.
Tujuannya adalah untuk menjalankan program-program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara efektif.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam arahannya meminta agar pemanfaatan belanja melalui sistem e-katalog tetap menggunakan versi V5, mengingat versi V6 belum sepenuhnya lengkap.
Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan transaksi, termasuk belanja makan dan minum, sekaligus memperketat pengeluaran dengan efisiensi anggaran.
Andi Sudirman juga menegaskan bahwa rapat koordinasi TPAKD ini akan menentukan arah pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Peran OJK dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2024 mencapai 5,02 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi ini menempatkan Sulsel di peringkat ke-14 secara nasional,” ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Mochammad Muchlasin, memaparkan perkembangan sektor keuangan di Sulsel.
Sektor perbankan masih didominasi oleh usaha konvensional dengan share aset, DPK, dan kredit masing-masing sebesar 91,62 persen (Rp183,57 triliun), 91,18 persen (Rp122,84 triliun), dan 91,26 persen (Rp149,60 triliun).
Sektor Pembiayaan, Ventura, Modal, dan Layanan Keuangan (PVML) juga mencatatkan kinerja positif, terutama pada perusahaan pembiayaan, fintech P2P Lending, dan pegadaian.
Namun, terjadi kontraksi pada total pembiayaan modal ventura. Di sisi lain, sektor Penjaminan, Pembiayaan, Dana Pensiun (PPDP) mencatatkan pertumbuhan positif pada perusahaan penjaminan dan dana pensiun.
Tingkat inklusi keuangan masyarakat terhadap produk pasar modal juga mengalami peningkatan signifikan, tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang tumbuh 25,68 persen.
Investor reksa dana mendominasi dengan jumlah mencapai 382.599 SID. Nilai transaksi saham di Sulsel hingga Desember 2024 mencapai Rp22,64 triliun, meningkat 17,76 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan TPAKD dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program OJK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan.*
