ZONAKATA.COM – MAMASA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN).
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Senin (17/3/2025), dihadiri oleh Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamasa, Kepala Kejari Mamasa, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan OPD.
Kerja sama ini difokuskan pada dua agenda utama yakni pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 81 miliar dan penertiban aset daerah, terutama kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh masyarakat atau pihak yang tidak berhak.
Langkah ini merupakan upaya Pemkab Mamasa untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Bupati Welem Sambolangi menegaskan bahwa kerja sama dengan Kejari Mamasa merupakan langkah penting dalam menata kembali keuangan dan aset daerah.
“Ini adalah upaya serius kami untuk menyelesaikan masalah administrasi keuangan yang berlarut-larut dan memastikan pembangunan daerah berjalan dengan kepastian hukum yang kuat,” ujar Welem.
Kepala Kejari Mamasa, H.Musa menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung Pemkab Mamasa dalam menyelesaikan permasalahan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam menuntaskan temuan BPK dan menertibkan aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Mamasa berharap semua temuan BPK dapat diselesaikan dalam waktu yang ditargetkan, sehingga Mamasa terbebas dari beban administrasi keuangan yang menghambat pembangunan.
Selain itu, penertiban aset daerah diharapkan dapat mengembalikan kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak tidak berhak, sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan.
Kerja sama ini juga menjadi bukti komitmen Pemkab Mamasa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.*
